Breaking News:

OPINI: Omnibus Law, Cipta Kerja, dan Oversupply Buruh Migran

UU Cipta Kerja ini dipandang sebagai hasil dari pekerjaan yang diharuskan selesai meskipun harus melompati banyak pertimbangan.

Istimewa/dok. pribadi
Zamal Nasution 

Omnibus Law, Cipta Kerja, dan Oversupply Buruh Migran
Zamal Nasution, PhD (Cand)
Fair and Safe Migration Forum - Bangkok

BANGKAPOS.COM - Omnibus Law 2020 yang identik dengan demonstrasi anti UU Cipta Kerja memunculkan kekhawatiran berkurangnya hak-hak para buruh.

Pengurangan ini merupakan penambahan terhadap buruknya standar pengakuan para majikan terhadap kebutuhan layak manusia bekerja yang menghasilkan keuntungan.

Berkaitan dengan oversupply buruh migran, poinnya terletak pada sentralisasi kewenangan dan tingginya biaya rekrutmen (overcharging) yang diciptakan melalui rantai logistik dari daerah pengirim sampai ke pusat.

Dampak Negatif UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja ini dipandang sebagai hasil dari pekerjaan yang diharuskan selesai meskipun harus melompati banyak pertimbangan.

Pengerjaannya dilakukan secara terselubung (ditutupi) dan publik dialihkan perhatiannya dengan kasus-kasus yang muncul bersamaan.

Rapat paripurna pengesahan oleh DPR pun dilakukan di penghujung hari, mirip sinetron yang harus tayang at the last minute.

Melihat pengalaman pembahasan undang-undang lainnya, para anggota dewan kerap meminta kajian publik terhadap rencana undang-undang sebelum dibawa ke badan legislasi.

Maka track record Omnibus Law ini memunculkan fenomena baru di mana pembahasannya dilakukan secara tertutup di ruangan-ruangan hotel, dibiayai oleh kantong pribadi, dan ditinggalkan dalam bentuk draft sehingga jumlah halamannya pun kerap berubah.

Halaman
1234
Editor: Alza Munzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved