Breaking News:

OPINI: Omnibus Law, Cipta Kerja, dan Oversupply Buruh Migran

UU Cipta Kerja ini dipandang sebagai hasil dari pekerjaan yang diharuskan selesai meskipun harus melompati banyak pertimbangan.

Editor: Alza Munzi
Istimewa/dok. pribadi
Zamal Nasution 

Selesainya pandemik Covid-19 ini memang belum pasti, ditambah situasi politik di kawasan ASEAN sedang memanas akibat krisis ekonomi.

Permasalahan lainnya yang tak kalah darurat yaitu potensi kerusakan lingkungan akibat kewajiban AMDAL yang dikecualikan pada industri tertentu, dan liberalisasi hak pengusahaan lahan dengan insentif untuk investor dan WNA.

Persoalan-persoalan ini perlahan akan menciptakan angka kemiskinan baru dan memperparah tingkat kemiskinan. Salah satu cara keluar dari lingkaran kemiskinan yakni menjadi buruh migran.

Menjadi Buruh Migran

Pada tahun 2016, World Bank mencatat ada 7 persen angkatan kerja atau 9 juta orang Indonesia menjadi buruh migran. Dari jumlah tersebut, yang tidak tercatat atau dokumennya tidak lengkap sebanyak 4.3 juta orang.

Jumlah buruh sesuai estimasi, sebanyak 55% di Malaysia, 13% di Saudi Arabia, dan 10% di Taiwan. Berdasarkan gender, jumlah buruh perempuan sebanyak 49% dari total buruh migran Indonesia. Sektor pekerjaan yang paling banyak menyerap yakni: 32% sebagai PRT/baby sitter, 19% di perkebunan, 18% di konstruksi, dan 8% di pabrik.

Setiap tahun para buruh mengirimkan remitansi sebesar 118 trilyun rupiah ke Indonesia. Nilai tersebut setara dengan 1% total dari PDB Indonesia atau 30% dari total investasi asing (FDI) ke Indonesia di tahun 2016.

Faktor pendorong menjadi buruh migran, terutama karena kemiskinan absolut yang disebabkan oleh pendapatan rendah setara Rp 765.000/bulan, sulitnya lapangan pekerjaan, dan pengangguran.

Manfaat dari migrasi tercatat sebanyak 70% buruh migran mengakui pendapatannya meningkat sebesar 3 hingga 6 kali lipat.

Menjalani kehidupan sebagai buruh migran tidak selalu berbuah manis. Menurut catatan organisasi migrasi internasional (IOM), pada tahun 2010 terdapat 3.696 orang korban perdagangan manusia dengan pihak paling terdampak yaitu perempuan dan anak-anak.

Kasus-kasus yang terbanyak seperti penahanan dokumen penting, disusul gaji yang tidak dibayarkan atau jauh dari yang dijanjikan, lingkungan kerja dan jam kerja yang tidak manusiawi, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, pelecehan seksual, dipekerjakan di rumah bordil, hingga terancam hukuman mati.

Manusia tetaplah manusia, melindungi warga negara harga mati! Jargon ini seharusnya dipegang kuat sebagai pengabdian para aparat di lapangan.

Mengurusi para buruh migran memang bukan urusan mudah, karena kerap terjadi di lapangan karena ketidaktahuan buruh yang mengakibatkan tersangkutnya mereka pada hukum setempat. Ketidaktahuan ini yang sering dimanfaatkan para pemburu rente yang menghisap keuntungan dari tetesan keringat buruh migran.

Seharusnya praktik laten parasitisme para agen buruh migran ini telah dengan mudah diberangus oleh otoritas negara, karena bagaimanapun juga negara punya undang-undang yang menjamin penegakan hukum.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved