Breaking News:

OPINI: Omnibus Law, Cipta Kerja, dan Oversupply Buruh Migran

UU Cipta Kerja ini dipandang sebagai hasil dari pekerjaan yang diharuskan selesai meskipun harus melompati banyak pertimbangan.

Editor: Alza Munzi
Istimewa/dok. pribadi
Zamal Nasution 

Namun, nampaknya keberpihakan pada kaum lemah terlalu marjinal dibandingkan tarikan oligarki hitam yang menjanjikan keuntungan di luar penghasilan sebagai aparat sipil negara (ASN).

Oknum perwakilan di luar negeri sering berlindung dengan tameng minimnya personil dan anggaran dari negara. Posisi buruh migran yang berada di antara oligarki agen tenaga kerja - oknum birokrasi dan potensi keluar dari kemiskinan masih merupakan praktik umum yang berlangsung hingga sekarang.

Meskipun peran negara semakin ditingkatkan, namun seringkali terlambat dan sifatnya belum antisipatif. Persoalan buruh migran yang dimulai dari ketidakadilan yang bersumber dari praktik rekrutmen berbiaya tinggi (overcharging).

Oligarki Agen Buruh Lintas Negara

Permintaan yang dikuasai karena penawaran berlebih, inilah bisnis buruh migran, manusia yang umumnya terpaksa pindah negara karena tekanan ekonomi, bekerja untuk keluar dari kemiskinan. Bisnis agen tenaga kerja adalah bisnis yang obyeknya manusia.

Bisnis ini tidak banyak memerlukan intuisi bahkan nyaris minim pengetahuan, tentu karena hampir keseluruhan proses bisnis dikendalikan agen dari negara perekrutan. Karena agen di Indonesia lebih dominan sebagai operator atau tukang, maka kewajiban untuk merekrut calon buruh yang terdaftar di Kemenaker setempat atau pelaporan kepada perwakilan RI di negara penempatan menjadi sebatas pengetahuan.

Buat para operator ini, yang diperlukan lebih banyak rasa ketidakpekaan terhadap kemanusiaan.

Strategi persaingan antar agen adalah bagaimana bersaing dengan menurunkan standar perekrutan dan mempertahankan keuntungan, meskipun mengorbankan hak buruh migran. Banyak keluhan, kasus, dan tuntutan baik dari para korban maupun publik; sementara di sisi lain para pengusaha PJTKI menangguk keuntungan dari potongan setara 6 - 12 bulan gaji para buruh migran.

Sebagai contoh, petugas lapangan (PL) yang membawa calon buruh migran ke PJTKI akan mendapatkan setidaknya 1-2 juta per jiwa.

Disebut calon buruh migran karena baru pada tahap pra-pemberangkatan atau seleksi saja sudah bisa menjadi komoditi menguntungkan, apalagi jika sudah ditempatkan dan menghasilkan gaji bulanan.

Celah dalam aturan teknis birokrasi berpeluang dimanfaatkan oleh para calo atau oknum birokrat, dengan "bermain bersih" dan "main mata" dengan para agen TKI. Banyaknya kejadian pemalsuan data namun lolos di pemeriksaan berkas dari tingkat desa sampai kementerian menunjukkan persoalan korupsi uang dan kewenangan yang sistemik seumpama penyakit kanker.

Ada perumpamaan, kriminalitas bukan hanya disebabkan oleh keinginan saja, namun karena kesempatan yang selalu ada.

Kesempatan tersebut mungkin bersumber dari budaya sungkan para buruh yang merasa terbantu atau adanya udang di balik aturan formal kebijakan negara.

Sebagai ilustrasi, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Revisi Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang diterbitkan pada 4 Desember 2014 menjelaskan TKI PRT untuk negara tujuan Hong Kong diperbolehkan untuk dipungut biaya sebesar 10 juta rupiah.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved