Breaking News:

OPINI: Omnibus Law, Cipta Kerja, dan Oversupply Buruh Migran

UU Cipta Kerja ini dipandang sebagai hasil dari pekerjaan yang diharuskan selesai meskipun harus melompati banyak pertimbangan.

Editor: Alza Munzi
Istimewa/dok. pribadi
Zamal Nasution 

Omnibus Law, Cipta Kerja, dan Oversupply Buruh Migran
Zamal Nasution, PhD (Cand)
Fair and Safe Migration Forum - Bangkok

BANGKAPOS.COM - Omnibus Law 2020 yang identik dengan demonstrasi anti UU Cipta Kerja memunculkan kekhawatiran berkurangnya hak-hak para buruh.

Pengurangan ini merupakan penambahan terhadap buruknya standar pengakuan para majikan terhadap kebutuhan layak manusia bekerja yang menghasilkan keuntungan.

Berkaitan dengan oversupply buruh migran, poinnya terletak pada sentralisasi kewenangan dan tingginya biaya rekrutmen (overcharging) yang diciptakan melalui rantai logistik dari daerah pengirim sampai ke pusat.

Dampak Negatif UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja ini dipandang sebagai hasil dari pekerjaan yang diharuskan selesai meskipun harus melompati banyak pertimbangan.

Pengerjaannya dilakukan secara terselubung (ditutupi) dan publik dialihkan perhatiannya dengan kasus-kasus yang muncul bersamaan.

Rapat paripurna pengesahan oleh DPR pun dilakukan di penghujung hari, mirip sinetron yang harus tayang at the last minute.

Melihat pengalaman pembahasan undang-undang lainnya, para anggota dewan kerap meminta kajian publik terhadap rencana undang-undang sebelum dibawa ke badan legislasi.

Maka track record Omnibus Law ini memunculkan fenomena baru di mana pembahasannya dilakukan secara tertutup di ruangan-ruangan hotel, dibiayai oleh kantong pribadi, dan ditinggalkan dalam bentuk draft sehingga jumlah halamannya pun kerap berubah.

Tahapan politisnya mungkin dapat dilihat dari disetujuinya secara kuorum minus 2 fraksi, namun tahap akademis dan psikologisnya masih jauh dari level cukup.

Karena mengelola kekuasaan berbeda dan tidak selalu identik dengan bagaimana mengelola pemerintahan dan negara, maka para pejabat perlu mendapat pelatihan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Penolakan dari kaum buruh, pengusaha, dan pihak akademisi menunjukkan bahwa UU ini jauh dari batas toleransi permisifnya orang Indonesia.

Bila memang dikebut untuk antisipasi penolakan atas gelombang pengurangan massal hak-hak para buruh dalam situasi resesi ekonomi, maka prediksi para pejuang buruh memang benar adanya.

Selesainya pandemik Covid-19 ini memang belum pasti, ditambah situasi politik di kawasan ASEAN sedang memanas akibat krisis ekonomi.

Permasalahan lainnya yang tak kalah darurat yaitu potensi kerusakan lingkungan akibat kewajiban AMDAL yang dikecualikan pada industri tertentu, dan liberalisasi hak pengusahaan lahan dengan insentif untuk investor dan WNA.

Persoalan-persoalan ini perlahan akan menciptakan angka kemiskinan baru dan memperparah tingkat kemiskinan. Salah satu cara keluar dari lingkaran kemiskinan yakni menjadi buruh migran.

Menjadi Buruh Migran

Pada tahun 2016, World Bank mencatat ada 7 persen angkatan kerja atau 9 juta orang Indonesia menjadi buruh migran. Dari jumlah tersebut, yang tidak tercatat atau dokumennya tidak lengkap sebanyak 4.3 juta orang.

Jumlah buruh sesuai estimasi, sebanyak 55% di Malaysia, 13% di Saudi Arabia, dan 10% di Taiwan. Berdasarkan gender, jumlah buruh perempuan sebanyak 49% dari total buruh migran Indonesia. Sektor pekerjaan yang paling banyak menyerap yakni: 32% sebagai PRT/baby sitter, 19% di perkebunan, 18% di konstruksi, dan 8% di pabrik.

Setiap tahun para buruh mengirimkan remitansi sebesar 118 trilyun rupiah ke Indonesia. Nilai tersebut setara dengan 1% total dari PDB Indonesia atau 30% dari total investasi asing (FDI) ke Indonesia di tahun 2016.

Faktor pendorong menjadi buruh migran, terutama karena kemiskinan absolut yang disebabkan oleh pendapatan rendah setara Rp 765.000/bulan, sulitnya lapangan pekerjaan, dan pengangguran.

Manfaat dari migrasi tercatat sebanyak 70% buruh migran mengakui pendapatannya meningkat sebesar 3 hingga 6 kali lipat.

Menjalani kehidupan sebagai buruh migran tidak selalu berbuah manis. Menurut catatan organisasi migrasi internasional (IOM), pada tahun 2010 terdapat 3.696 orang korban perdagangan manusia dengan pihak paling terdampak yaitu perempuan dan anak-anak.

Kasus-kasus yang terbanyak seperti penahanan dokumen penting, disusul gaji yang tidak dibayarkan atau jauh dari yang dijanjikan, lingkungan kerja dan jam kerja yang tidak manusiawi, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, pelecehan seksual, dipekerjakan di rumah bordil, hingga terancam hukuman mati.

Manusia tetaplah manusia, melindungi warga negara harga mati! Jargon ini seharusnya dipegang kuat sebagai pengabdian para aparat di lapangan.

Mengurusi para buruh migran memang bukan urusan mudah, karena kerap terjadi di lapangan karena ketidaktahuan buruh yang mengakibatkan tersangkutnya mereka pada hukum setempat. Ketidaktahuan ini yang sering dimanfaatkan para pemburu rente yang menghisap keuntungan dari tetesan keringat buruh migran.

Seharusnya praktik laten parasitisme para agen buruh migran ini telah dengan mudah diberangus oleh otoritas negara, karena bagaimanapun juga negara punya undang-undang yang menjamin penegakan hukum.

Namun, nampaknya keberpihakan pada kaum lemah terlalu marjinal dibandingkan tarikan oligarki hitam yang menjanjikan keuntungan di luar penghasilan sebagai aparat sipil negara (ASN).

Oknum perwakilan di luar negeri sering berlindung dengan tameng minimnya personil dan anggaran dari negara. Posisi buruh migran yang berada di antara oligarki agen tenaga kerja - oknum birokrasi dan potensi keluar dari kemiskinan masih merupakan praktik umum yang berlangsung hingga sekarang.

Meskipun peran negara semakin ditingkatkan, namun seringkali terlambat dan sifatnya belum antisipatif. Persoalan buruh migran yang dimulai dari ketidakadilan yang bersumber dari praktik rekrutmen berbiaya tinggi (overcharging).

Oligarki Agen Buruh Lintas Negara

Permintaan yang dikuasai karena penawaran berlebih, inilah bisnis buruh migran, manusia yang umumnya terpaksa pindah negara karena tekanan ekonomi, bekerja untuk keluar dari kemiskinan. Bisnis agen tenaga kerja adalah bisnis yang obyeknya manusia.

Bisnis ini tidak banyak memerlukan intuisi bahkan nyaris minim pengetahuan, tentu karena hampir keseluruhan proses bisnis dikendalikan agen dari negara perekrutan. Karena agen di Indonesia lebih dominan sebagai operator atau tukang, maka kewajiban untuk merekrut calon buruh yang terdaftar di Kemenaker setempat atau pelaporan kepada perwakilan RI di negara penempatan menjadi sebatas pengetahuan.

Buat para operator ini, yang diperlukan lebih banyak rasa ketidakpekaan terhadap kemanusiaan.

Strategi persaingan antar agen adalah bagaimana bersaing dengan menurunkan standar perekrutan dan mempertahankan keuntungan, meskipun mengorbankan hak buruh migran. Banyak keluhan, kasus, dan tuntutan baik dari para korban maupun publik; sementara di sisi lain para pengusaha PJTKI menangguk keuntungan dari potongan setara 6 - 12 bulan gaji para buruh migran.

Sebagai contoh, petugas lapangan (PL) yang membawa calon buruh migran ke PJTKI akan mendapatkan setidaknya 1-2 juta per jiwa.

Disebut calon buruh migran karena baru pada tahap pra-pemberangkatan atau seleksi saja sudah bisa menjadi komoditi menguntungkan, apalagi jika sudah ditempatkan dan menghasilkan gaji bulanan.

Celah dalam aturan teknis birokrasi berpeluang dimanfaatkan oleh para calo atau oknum birokrat, dengan "bermain bersih" dan "main mata" dengan para agen TKI. Banyaknya kejadian pemalsuan data namun lolos di pemeriksaan berkas dari tingkat desa sampai kementerian menunjukkan persoalan korupsi uang dan kewenangan yang sistemik seumpama penyakit kanker.

Ada perumpamaan, kriminalitas bukan hanya disebabkan oleh keinginan saja, namun karena kesempatan yang selalu ada.

Kesempatan tersebut mungkin bersumber dari budaya sungkan para buruh yang merasa terbantu atau adanya udang di balik aturan formal kebijakan negara.

Sebagai ilustrasi, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Revisi Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang diterbitkan pada 4 Desember 2014 menjelaskan TKI PRT untuk negara tujuan Hong Kong diperbolehkan untuk dipungut biaya sebesar 10 juta rupiah.

Biaya tersebut tentu bukan pengeluaran riil, karena jumlah pengeluaran lain sekitar 20-30 juta ditanggung oleh majikan. Maka, total biaya tiap buruh sebesar 30-40 juta rupiah.

Dari biaya resmi tersebut, agen di Indonesia dan Hong Kong berpotensi mendapatkan uang jasa sebesar 10-15 juta rupiah.

Selain itu, ada peluang memanfaatkan keuntungan dari kalkulasi komponen biaya pelatihan dan pembelian bahan pelatihan yang jumlahnya sebesar 6 juta rupiah.

Sehingga, potensi keuntungan dari setiap buruh migran yang berangkat ke Hong Kong sebesar 16-21 juta rupiah. Biaya resmi yang ditanggung oleh buruh sebesar 10 juta rupiah, pada praktiknya sering dibebankan keseluruhan pada buruh.

Akibatnya, suara protes muncul karena ada buruh yang harus mencicil sebesar 40 juta rupiah yang dipotong dari gaji bulanan. Persoalan semacam ini yang membuat ada buruh yang kabur dari majikan awal untuk bekerja secara mandiri dan tentunya tanpa dokumentasi lengkap.

Tentu tidak semua calon buruh migran yang miskin atau terpaksa bekerja di luar negeri, begitu juga tidak semua agen tenaga kerja menjadi tukang atau yang minim pengetahuan dan tidak berperikemanusiaan. Masih ada pengecualian terhadap para agen atau perusahaan yang membantu memfasilitasi panggilan kerja langsung (direct hiring) tanpa biaya.

Mereka tergerak empatinya karena pernah menyaksikan perlakuan buruh yang dialami para buruh migran korban perdagangan manusia era modern.

Organisasi buruh semacam Kabar Bumi dan Jaringan Buruh Migran Indonesia yang dikelola oleh buruh dan eks-buruh migran kerap bersuara lantang, memprotes praktik rekrutmen dan pengelolaan buruh migran yang tidak manusiawi.

Oversupply Buruh Migran

Di tengah pandemik COVID-19 yang belum tentu kapan usai, gelombang PHK massal buruh lokal yang diganti dengan buruh impor seperti yang disuarakan para organisasi buruh lokal akan menambah angka pengangguran baru yang berpotensi mencari penghasilan sebagai buruh migran.

Apabila negara belum berperan aktif dan antisipatif, maka tambahan jumlah angkatan kerja yang beralih menjadi buruh migran akan mengakibatkan oversupply dan menjamurnya praktik overcharging.

Merespon konvensi ILO Nomor 181 Tahun 1997, pemerintah Indonesia baru menerbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang salah satunya menekankan bahwa para calon pekerja migran tidak dikenakan biaya penempatan.

Mandat dari undang-undang tersebut diteruskan dalam aturan teknis melalui Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) No. 09/2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Calon pekerja migran tidak dapat dibebani biaya penempatan berupa tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, penggantian paspor, surat keterangan catatan kepolisian, jaminan sosial PMI, pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri.

Selain itu, mereka juga tidak dikenakan biaya untuk pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara tertentu mempersyaratkan, transportasi lokal dari dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia dan akomodasi di negara penempatan.

Pembebasan biaya berlaku untuk 10 kategori pekerjaan informal dan rentan, antara lain pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut usia (lansia), juru masak, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, petugas ladang/perkebunan, dan awak kapal perikanan migran.

Implementasi dari aturan pembebasan biaya ini tentu akan memunculkan penolakan baik dari agen di Indonesia maupun di negara penempatan.

Sebagai contoh, perwakilan Taiwan di Jakarta sigap memberikan penolakan dengan alasan bahwa status quo pola rekruitmen yang berbiaya sudah dianggap cocok dilanjutkan. Alasan utama mereka tentu berkaitan dengan daya saing buruh migran Indonesia akan turun dan digantikan oleh buruh asal Filipina, Myanmar, atau Sri Lanka.

Mungkin mereka tidak sempat membaca ILO Convention 181 yang menghimbau negara-negara beradab untuk melindungi para buruh migran. Bahwa, buruh migran bukanlah komoditi yang bisa dipertukarkan.

Manusia bekerja dibayar tidak hanya berdasarkan tiap tetes keringat, namun karena manusia punya jiwa dan perasaan. Sebagai contoh, kultur dan sikap buruh migran Indonesia populer di kalangan majikan Singapura, karena dilekatkan pada loyalitas dalam bekerja.

Meskipun, loyalitas ini sering terkait dengan fleksibilitas dan toleransi tinggi, maka untuk itu diperlukan negosiasi diplomasi negara agar loyalitas buruh migran Indonesia menjadi faktor daya saing tinggi.

Daya saing buruh migran Indonesia yang perlu ditopang oleh kajian akademik sehingga dampaknya lebih luas dan diterima oleh banyak negara.

Meniru kesuksesan Filipina dalam menyeleksi calon buruh migran sehingga memenuhi standarisasi seperti bahasa Inggris, keterampilan sesuai bidang kerja, kelengkapan dokumen, dan sebagainya; menjadikan buruh Filipina mendapatkan penghasilan tertinggi untuk kawasan ASEAN pada profesi PRT. Ditambah fasilitas lain seperti jam kerja yang terstruktur, hari libur, dan kesempatan pulang kampung secara periodik; menunjukkan selain negosiasi buruh dengan majikan yang berhasil, juga signifikannya peran aktif negara lewat perjanjian bilateral dan regional.

Maka, oversupply buruh migran tidak akan pernah menjadi bencana jika pemerintah mengawali dengan keberpihakannya yang tentu juga akan direspon secara bijak oleh publik. Pemerintah perlu memperbaiki kinerja pelayanan, bersihkan kekuasaan dari para oligarki, maka warga negara akan menjalankan kewajibannya untuk negara.

*Penulis dapat dihubungi melalui email muh_zamal@yahoo.com, no WA +62-812 1619 5900.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved