Breaking News:

Benarkah UU Cipta Kerja Berubah dan Ada Pasal yang Hilang?

Draf Undang-Undang Cipta Kerja kembali mengalami perubahan jumlah halamannya setelah diserahkan DPR ke pemerintah pada Rabu (14/10/2020).

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Marwan Cik Hasan menyerahkan berkas pendapat akhir Fraksi Demokrat kepada Ketua DPR Puan Maharani saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN) 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Naskah Undang-undang Cipta Kerja dikabarkan beberapa kali mengalami perubahan.

Perubahan draf UU Cipta Kerja pun menuai reaksi dari anggota DPR dan publik.

Kabar terbaru, draf UU Cipta Kerja kembali mengalami perubahan jumlah halamannya setelah diserahkan DPR ke pemerintah pada Rabu (14/10/2020).

Hari ini beredar draf UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman.

Padahal draf final undang-undang tersebut setebal 812 halaman.

Artinya, ada penambahan 375 halaman.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya membenarkan ada perubahan halaman draf UU Cipta Kerja usai dipegang oleh pemerintah.

"Itu perubahan format kertas disesuaikan dengan lembar negara, aku sudah cek ke Kementerian Sekretaris Negara. Jadi format kertas disesuaikan dengan lembar negara," kata Willy saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Naskah UU Cipta Kerja Dikabarkan Berubah, Ini Reaksi dan Penegasan Istana

Baca juga: Sinyal Jokowi Pasca MUI dan Muhammadiyah Minta Keluarkan Perppu Hingga Tunda UU Cipta Kerja

Baca juga: Pengamat Politik ini Sebut Pembatalan UU Cipta Kerja Makin Berat, Pemerintah Dekati NU-Muhammadiyah

Baca juga: 7 ASN Pemprov Bangka Belitung Awalnya Hendak Memancing, Kapal Diterjang Badai, Satu Tewas

Meski ada perubahan halaman, kata Willy, tidak ada perubahan subtansi dari UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR bersama pemerintah saat rapat paripurna, hingga akhirnya diserahkan ke pemerintah

"Tidak ada subtansi yang berubah," ucap politikus NasDem itu.

Halaman
1234
Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved