Breaking News:

Penanganan Covid 19

Penanganan Covid 19, Epidemiolog UI Sarankan Gencarkan Gerakan 3M Tak Perlu Lagi Perketat PSBB

Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan saat ini pemerintah sudah tidak perlu mengetatkan PSBB, tapi yang gencarkan gerakan 3M

Bangkapos.com/Edwardi
Bupati Bangka Mulkan memasang masker kepada pengunjung pasar sebagai upaya mencegah penularan Covid-19. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Gerakan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) saat ini gencar dilakukan pemerintah dalam penannanan Covid-19.

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyarankan pemerintah untuk memperkuat surveilans, tes, dan pelacakan guna mengendalikan penyebaran Covid-19.

Selain ketiga langkah tersebut, Pandu meminta pemerintah menggencarkan gerakan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak).

"Surveilansnya sudah ada tinggal diperkuat, testingnya tinggal diperkuat, pelacakannya diperkuat, dan 3M ini betul-betul harus," ucap Pandu dalam webinar Proyeksi Kasus Covid-19 dan Evaluasi PSBB yang disiarkan channel Youtube KGM Bappenas, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Mulai November 2020, Kombinasi 3M, 3T dan Vaksin Covid-19 Harus Diterapkan

Baca juga: Polri Batasi Kapasitas Rest Area dan Wajibkan Patuhi 3M saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020

Baca juga: Bangun Pabrik di Serpong, Indonesia Bakal Produksi Vaksin Covid-19 Sendiri

Pandu mengatakan saat ini pemerintah sudah tidak perlu untuk mengetatkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Bahkan pemerintah dapat melakukan pelonggaran PSBB secara perlahan.

Menurut Pandu, hal ini bisa diterapkan selama pemerintah memperkuat sistem surveilans, tes, pelacakan, dan gerakan 3M.

"Jadi sebenarnya PSBB sekarang tidak perlu diketatkan lagi, sekarang udah mulai dilonggarkan pelan-pelan, tapi harus pelan pelan," kata Pandu.

Toko Ade yang berada di Jalan Ki Hajar Dewantara, Minggu (5/4/2020) menyediakan tempat cuci tangan cegah Corona
Pengunjung toko mencuci tangan untuk mencegah penularan Covid-19. (Bangkapos.com/Ramandha)

Lebih jauh lagi, Pandu mengatakan pemerintah bisa mencabut status kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah dapat membuat perencanaan untuk menjalankan pembangunan di tengah pandemi.

"Kemudian pemerintah mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan mencabut, jadi perencanaan atau pembangunan kita sesuai dengan rencana awal atau kita membuat rencana baru," kata Pandu.

Halaman
1234
Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved