Breaking News:

Luhut Binsar Pandjaitan Mengakui Dirinya Pencentus UU Omnibus Law Ini Alasannya

Luhut Binsar Pandjaitan Mengakui Dirinya Pencentus UU Omnibus Law Ini Alasannya

Tribunnews.com/Apfia Tioconny Billy
Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di kantor Kementerian Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018). 

Jabatan Menko Polhukam itu berakhir pada 27 Juli 2016, di mana Luhut beralih menjadi Menko Maritim dan Investasi.

Luhut menjelaskan, aturan yang tumpang tindih menyebabkan tindak kejahatan korupsi lebih tinggi dan inefisiensi terjadi dimana-mana.

Atas dasar tersebut ia lantas mengajak beberapa petinggi negara untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama.

"Waktu itu saya kumpulkan Pak Mahfud MD, juga Pak Jimly Asshiddiqie, Pak Seno Aji, Pak Sofyan Djalil, dan dari kantor saya ada Pak Lambok."

"Kita mendiskusikan gimana caranya karena kalau satu persatu UU direvisi itu tidak tahu sampai kapan selesainya," katanya.

Luhut memaparkan, bahwa di Amerika Serikat ada pula yang disebut skema Omnibus Law untuk menyederhanakan aturan.

Ia pun menegaskan bahwa Omnibus Law tidak menghilangkan Undang-undang itu sendiri.

"Omnibus ini tidak menghilangkan UU, tapi menyelaraskan isi UU itu jangan sampai tumpang tindih atau kait berkait atau saling mengikat dengan yang lain."

"Nah itu kemudian karena kesibukan sana-sini belum terjadi, baru mulai dibicarakan kembali oleh Presiden akhir tahun lalu dan itulah jadi buahnya sekarang, jadi proses panjang bukan proses tiba-tiba," pungkasnya.

Menyadur Kontan.co.id, pemerintah mengatakan bahwa beleid Omnibus Law diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan membuka lapangan kerja baru secara masif.

Halaman
123
Editor: M Zulkodri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved