Breaking News:

UU Cipta Kerja Berubah Lagi Hingga Hilang Satu Pasal, PUSaKO: Tambah Kecacatan dan Semestinya Malu

UU Cipta Kerja diketahui kembali berubah hingga berkurang satu pasal. Perubahan ini dinilai sebagai poin yang menambah daftar kecacatan UU Cipta Kerja

WARTA KOTA/WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Sejumlah Buruh yang tergabung dalam SRMI (Serikat Rakyat Miskin Indonesia), melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law di Kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Mereka mengundang beberapa dukun santet untuk melakukan ritual menyantet anggota DPR yang menurutnya telah memgesahkan UU Gaib. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengakui ada penghapusan pasal dalam Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja usai disahkan dalam sidang paripurna di DPR 5 Oktober lalu.

Pasal yang dihapus yakni Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal itu tidak lagi tercantum dalam naskah terbaru 1.187 halaman.

Dini menuturkan, pasal itu dihapus karena kembali ke aturan yang tercantum dalam UU lama soal migas.

"Intinya pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada dalam naskah final karena dalam rapat panja memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing," ujar Dini melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (23/10).

Staf Khusus Presiden RI Joko Widodo Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Jakarta Pusat pada Rabu (4/12/2019).
Staf Khusus Presiden RI Joko Widodo Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Jakarta Pusat pada Rabu (4/12/2019). (Tribunnews.com/ Gita Irawan)

Dini menegaskan bahwa penghapusan pasal itu tak lebih dari perbaikan administratif seperti typo atau salah ketik.

Oleh karena itu, menurutnya, perubahan berupa perbaikan dalam UU yang disahkan masih boleh dilakukan.

"Yang tidak boleh diubah itu substansi. Dalam hal ini penghapusan sifatnya administratif/typo justru membuat substansi sesuai dengan yang sudah disetujui dalam rapat panja baleg DPR," jelasnya.

Ia menilai, penghapusan Pasal 46 UU Migas justru membuat substansi menjadi sejalan dengan yang disepakati dalam rapat di DPR.

Selain itu, kata dia, Kementerian Sekretariat Negara juga telah menjalankan tugasnya dengan memeriksa kembali seluruh isi UU tersebut sebelum diserahkan kepada presiden.

Halaman
1234
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved