Breaking News:

UU Cipta Kerja Berubah Lagi Hingga Hilang Satu Pasal, PUSaKO: Tambah Kecacatan dan Semestinya Malu

UU Cipta Kerja diketahui kembali berubah hingga berkurang satu pasal. Perubahan ini dinilai sebagai poin yang menambah daftar kecacatan UU Cipta Kerja

WARTA KOTA/WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Sejumlah Buruh yang tergabung dalam SRMI (Serikat Rakyat Miskin Indonesia), melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law di Kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Mereka mengundang beberapa dukun santet untuk melakukan ritual menyantet anggota DPR yang menurutnya telah memgesahkan UU Gaib. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

Namun, menurutnya, DPR tidak menyetujui usulan tersebut dalam pembahasan di Panja RUU Ciptaker.

"Saya pastikan setelah berkonsultasi semua ke kawan-kawan itu benar, seharusnya tidak ada, karena seharusnya dihapus, karena kembali ke UU existing. Jadi tidak ada di UU Ciptaker," imbuh politikus Partai Gerindra itu.

Baca juga: Mantan Ketua MK Jimly Angkat Bicara soal Pasal 46 Dihapus dari UU Cipta Kerja, Begini Jelasnya

Baca juga: Sinyal Jokowi Pasca MUI dan Muhammadiyah Minta Keluarkan Perppu Hingga Tunda UU Cipta Kerja

Baca juga: Diskusi UU Cipta Kerja , Koalisi Masyarakat Sipil Lontarkan Mosi Tidak Percaya dengan DPR dan DPD RI

Proses Berantakan Seharusnya Membuat Malu

Terkait penambahan halaman dan penghapusan pasal 46 dalam UU Cipta Kerja itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai hal itu menambah kecacatan pembentukan Undang-Undang itu sendiri.

Sebab, UU Cipta Kerja itu telah disahkan melalui rapat paripurna DPR pada 5 Oktober lalu.

"Hal ini kian menambah jumlah poin kecacatan pembentukan Undang-Undang ini. Secara administratif ini menunjukkan proses yang berantakan, yang semestinya membuat malu," kata Feri saat dihubungi Tribunnews, Jumat (23/10).

Menurut Feri, tidak bisa begitu saja sebuah pasal dalam Undang-Undang dihapus setelah disahkan melalui keputusan tertinggi DPR.

Masih menurutnya, pelanggaran telah terjadi dan dipertontonkan kepada khalayak.

"Mana bisa Setneg (Sekretariat Negara) minta ubah-ubah begitu. Semua tahapan dalam pembentukan Undang-Undang itu sudah diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU MD3, dan Tatib DPR. Aneh jika pelanggaran seterbuka ini terjadi," ucapnya.

Feri Amsari
Feri Amsari (Kompas.com)

Seiring dengan Feri, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah juga menilai naskah UU Cipta Kerja yang kembali mengalami perubahan format dan jumlah halaman telah memperlihatkan proses legislasi yang kacau.

"Kalau Presiden Jokowi dalam hal ini memaksakan menandatangani UU yang sudah semrawut, ini akan menjatuhkan wibawa presiden dan menjatuhkan wibawa negara dalam penyusunan UU," kata Ilham, Jumat (23/10).  

Ilham mengatakan, sejak Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada Senin, (5/10), sering terjadi perubahan draf UU Cipta Kerja. 

Ia pun mengaku, tidak heran kembali terjadi perubahan format dan jumlah halaman UU Cipta Kerja.

Bahkan, ada pasal yang dihapus.

"Ada Pasal 46 tentang Migas yang tiba-tiba hilang. Itu sangat wajar. Saya yakin tidak hanya Pasal 46 mungkin ada banyak pasal dihilangkan atau mungkin ada tambahan baru," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Ilham mengatakan, sudah seharusnya presiden mengambil tindakan dengan membatalkan UU Cipta Kerja dan melakukan executive review atau legislative review.

"Nah, dari sini harusnya presiden, karena bolanya ada di presiden, kalau presiden tidak mau tercatat sebagai presiden yang mengesahkan UU siluman, lebih baik membatalkan UU Cipta kerja ini, dan langkah yang dapat diterima adalah executive review atau legislative review," ucapnya.(tribun network/yud/mam/dod) 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Istana dan Baleg DPR Satu Suara, Direktur PUSaKO : Menambah Kecacatan Pembentukan UU Cipta Kerja

Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved