Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari Bebas dari Penjara Hari ini, Begini Sosoknya
Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari Bebas dari Penjara Hari ini, Begini Sosoknya
Penulis: Asmadi Pandapotan Siregar CC |
lihat foto
Menurut hakim, uang-uang tersebut diberikan karena Siti telah menyetujui revisi anggaran untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) I, serta memperbolehkan PT Graha Ismaya sebagai suplier pengadaan alkes I.
Simak videonya di bawah ini:
DIkutip dari laman
Dikutip dari laman wikipedia, sosok Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP, lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 6 November 1949.
Adapun Siti Fadilah adalah seorang dosen dan ahli jantung yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dari 25 Januari 2010 hingga 20 Oktober 2014.
Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia merupakan salah satu dari empat perempuan yang menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu, selain Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta.
Ia bekerja sebagai staf pengajar kardiologi Universitas Indonesia. Setelah itu, selama 25 tahun, ia menjadi ahli jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita.
Pada tanggal 20 Oktober 2004, Siti Fadilah dilantik menjadi Menteri Kesehatan oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menikah dengan Ir. Muhamad Supari dan dikaruniai 3 orang anak.
Menjadi menteri kesehatan
Pada 20 Oktober 2004, ia ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memimpin Departemen Kesehatan. Ia mengaku terkejut karena ditunjuk menjadi menteri.
Siti Fadilah mengakhiri pengiriman virus flu burung ke laboratorium WHO pada November 2006 karena ketakutan akan pengembangan vaksin yang lalu dijual ke negara-negara berkembang, dengan Amerika Serikat mendapat keuntungan dan Indonesia tidak mendapat apa-apa.
Ia juga takut bahwa vaksin itu akan digunakan untuk senjata biologi.
Setelah itu, ia berusaha mengembalikan hak Indonesia. Pada 28 Maret 2007, Indonesia mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan WHO untuk memulai pengiriman virus dengan cara baru untuk memberikan akses vaksin terhadap negara berkembang.
