Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Marak Tawaran Pinjaman Online, Akademis UBB Jelaskan Secara Hukum dan Jalan Aduan Bila Ada Masalah

Akademisi atau Dosen Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Darwance menyebutkan pinjam meminjam bukan merupakan hal baru.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: nurhayati
dok. Polres Metro Jakarta Utara
Detik-detik Kantor Pinjaman Online Ilegal Digerebek Polisi, Punya Ratusan Ribu Nasabah 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Saat ini banyak beredar pesan singkat tawaran pinjaman online dengan berbagai bunga dan tenor.

Akademisi atau Dosen Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Darwance menyebutkan pinjam meminjam bukan merupakan hal baru.

"Sejak dulu praktik pinjam meminjam sudah dilakukan. Pada perkembangannya, dari pinjam barang menjadi pinjam uang. Secara normative pinjam meminjam pun sudah diatur dalam konstruksi hukum perdata, bisa dilihat pada Pasal 1754 KUH Perdata. Memanfaatkan perkembagan teknologi, pinjam meminjam yang semula dilalui denga tahapan tatap muka, kini bisa dilakukan secara online," ungkap Darwance, Minggu (1/11/2020).

Menyiasati praktik yang berkembang ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu regulator mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Inilah dasar penyelenggaraan bisnis pinjam-meminjam online. Berbeda dengan pinjam-meminjam yang selama ini terjadi, pinjam meminjam secara online para pihak tidak harus bertemu. Semua dilakukan secara daring. Apakah ini sah?

"Pertama perlu dipahami, pinjam-meminjam merupakan sebuah perjanjian. Ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Sebagai sebuah perjanjian, tentu soal sah atau tidaknya harus mengacu pula pada ketentuan yang mengatur tentang perjanjian dalam hukum positif, yakni Pasal 1320 KUH Perdata. Ini merupakan ketentuan yang jamak digunakan dalam hukum perjanjian," jelas Darwance.

Ada empat syarat perjanjian dikatakan sah, yakni adanya kata sepakat, cakap, suatu persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Soal adanya kata sepakat sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian, ada beberapa teori yang membahas tentang kapan sepakat itu ada, yakni teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahun, dan teori penerimaan.

Ia menyebutkan dari konstruksi norma dan teori yang ada, tidak diatur soal media dalam melahirkan kata sepakat. Itu artinya, sekalipun diakukan secara daring, apabila unsur-unsur lahirnya kata sepakat, maka sebuah perjanjian dianggap sah, termasuk yang dilakukan secara daring.

"Lalu bagaimana bila ada sengketa? Sebagai sebuah perjanjian, apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya sesuai yang tertuang dalam perjanjian pinjam meminjam, artinya yang bersangkutan dikatakan wanprestasi. Pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi," kata Darwance.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved