Breaking News:

Berita Pangkalpinang

SPSI Bangka Belitung Terima UMP 2021 Tak Naik, Darusman Beberkan Alasannya

Ketua SPSI Bangka Belitung, Darusman mengatakan upah minumum provinsi (UMP) Bangka Belitung 2021 tetap atau tidak ada kenaikan

Dok/Darusman
Ketua SPSI Babel, Darusman 

BANGKAPOS.COM, PANGKALPINANG - Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bangka Belitung, Darusman mengatakan dengan segala pertimbangan upah minumum provinsi (UMP) Bangka Belitung 2021 tetap atau tidak ada kenaikan. 

"Artinya UMP ini tidak ada kenaikan dengan beberapa pertimbangan karena ada regulasi baru yang disebut Purchasing Power Parity yang sudah diwacanakan dan menjadi salah satu jalan keluar untuk menetapkan UMP. setelah dikalkulasi atau dihitung memang Babel alami penurunan dan untuk UMP di beberapa provinsi lainnya memang ada beberapa yang naik,"ucap Darusman.

Terkait masalah setuju atau tidak dengan UMP saat ini, maka pihaknya dengan berat hati menerima dan mengimbangi agar iklim di Babel tidak melemah. Namun pihaknya tetap mendorong kepada PUK di bawah serikat kerja untuk bipartit, terutama di industri perkebunan.

"Bukan berarti UMP sekarang ini sudah ideal, karena sebenarnya UMP ini bukan soal kenaikan tapi penyesuaian. Untuk UMP secara nasional memang kita terbilang tinggi ke empat, tetapi biaya hidup dan inflasi kita disini juga tinggi karena kita pulau. Jadi wajar saja jika UMP kita termasuk tinggi,"ungkap Darusman kepada bangkapos.com, Senin (2/10/2020).

Sementara itu menurutnya tak semua sektor di Bangka Belitung yang terimbas pandemi Covid-19, terutama sektor perkebunan atau pertanian yang menjadi di antara sektor yang layak alami kenaikan.

Bahkan ia menyebutkan jumlah kenaikan upah di sektor pertanian ini bisa berada dikisaran tiga sampai empat persen.

"Untuk di Babel sendiri seperti sektor pertanian ini memang tidak terimbas, sehingga ini bisa mengalami kenaikan upah, terutama untuk kelapa sawit. Tetapi untuk restoran, perhotelan, dan jasa ini memang mungkin terimbas. Namun bagi perusahan yang terimbas atau tidak mampu menaikan UMP ini boleh mengatakan tidak sanggup dengan pembuktian surat menyurat atau keuangan yang ada. Dengan bukti ini para buruh mengerti jika keuangan perusahan mereka tidak berkembag tetapi ini ditunjukkan dengan data dan tidak ikut-ikutan karena Covid-19,"tutur.

"Sebenarnya UMP ini khusus untuk upah terendah terhadap masa kerja nol tahun sampai 10 tahun. Tidak layak lagi jika perusahan perkebunan yang sudah berjalan selama belasan tahun masih mengembangkan UMP dan inilah yang ingin kita bangun karena UMP ini penyesuain bukan kenaikan,"tamba Darusman.

Menurutnya surat edaran (SE) bukan landasan hukum dan hanya semacam diskresi tak langsung Kementrian menyerahkan kebijakan, tetapi keputusan UMP tetap berlaku di Gubernur masing-masing.

"Jadi ini hanya surat edaran, keputusan tetap di Gubernur masing-masing. Beberapa provinsi yang UMP nya naik memang mereka melihat secara profesional. Tetapi untuk Gubernur Babel saya rasa masih kurang perhatiannya dengan buruh dan ini belum terlihat," ungkapnya.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)

Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved