Nelayan Usir KIP dari Pantai Matras
UPDATE Terkini Hasil Mediasi Nelayan Matras Ogah Angkat Kaki, PT Timah Tbk Teguh Pendirian
Sekelompok Nelayan dalam aksi penolakan KIP Pantai Matras bersikukuh tak mau angkat kaki dari lokasi Pantai Matras. Begitu pun dengan PT Timah Tbk
BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sekelompok Nelayan dalam aksi penolakan KIP Pantai Matras bersikukuh tak mau angkat kaki dari lokasi Pantai Matras. Begitu pun dengan PT Timah Tbk menyatakan bersikukuh pada pendirian mereka untuk terus beroperasi di perairan Matras.
Hal tersebut ditegaskan oleh mereka usai digelarnya mediasi antara para nelayan Matras dan sekitarnya bersama pihak PT Timah dan kepolisian di lokasi Pantai Matras, Selasa (10/11/2020).
Alhasil mediasi yang dilakukan tidak menemukan titik temu apapun.
Diketahui, hingga saat ini ratusan masyarakat nelayan Matras dan sekitarnya masih berada di Lokasi Pantai Matras, melakukan aksi penolakan terhadap beroperasinya Kapal Isap Produksi (KIP).
"Kami tidak akan pergi dari sini," ucap Wan satu di antara peserta aksi.
Sementara itu, Ketua UPT Lembaga Kelautan Perikanan Indonesia (LKPI) Sungailiat, Roni Mulya Dinata, kepada Bangka Pos menyebutkan, usai mediasi yang dilakukan tersebut, dianggap tidak menemui titik temu.
Baca juga: Ratusan Nelayan Beserta Istri dan Anak Demo Turun ke Laut Minta KIP Mitra PT Timah Berhenti Operasi
Menurutnya, diduga sesuai fakta di mediasi itu, PT Timah tetap pada pendirian mereka untuk tetap melaksanakan operasi di perairan Matras tersebut.
"Saya ndak usah nambah-nambah. Kawan-kawan media bisa lihat sendiri. Dimana kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk teman-teman nelayan," ungkapnya.
Diakuinya, sudah kurang lebih 1 jam melakukan pembicaraan dengan pihak terkait, termasuk PT Timah. Diketahui sebelumnya, pihak nelayan telah melakukan audiensi bersama anggota DPRD pada Senin (9/11) kemarin.
Hasil dari rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan tersebut, DPRD Bangka meminta agar jangan dulu terdapat aktivitas pertambangan di sekitaran Pantai Matras.
"Hasil pertemuan kemarin, permintaan dari DPRD kan jelas, meminta (KIP) jangan beroperasi dulu. Itu juga menyikapi kondisi pandemi (Covid-19) ini," sebutnya.
Ia juga meminta pihak berkepentingan dapat memikirkan dan menampung aspirasi masyarakat nelayan ini. Karena sejak Senin (9/11) kemarin, masyarakat terpantau kondusif dalam menyampaikan aspirasinya.
"Dua hari ini, kamu lihat masyarakat adem-adem semua. Tetapi, kalau mereka mau bela wilayah mereka, itu hak mereka kan. Untuk hari ini, kita lihat saja nanti," pungkasnya.
( Bangkapos.com / Ramandha )
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bangka/foto/bank/originals/mediasi-nelayan-pt-timah-dan-polisi.jpg)