BANGKAPOS.COM, BANGKA- Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaligus Calon Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat, H Badri Syamsu mendapat aduan dari warga transmigrasi mengenai belum adanya sertifikat tanah.

Hal ini menyebabkan warga yang berprofesi sebagai petani tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang digarapnya.

Badri mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan keluarnya sertifikat tanah untuk menjawab keluhan warga.

Pasalnya, program transmigrasi merupakan kewengan pemerintah pusat sehingga pengeluaran sertifikat menunggu keputusan resmi.

"Ini akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat agar segera diselesaikan. Kami akan membantu mengawalnya sehingga pemerintah pusat bisa segera mengeluarkan sertifikat," kata Badri saat menggelar kampanye dialogis di Kecamatan Jebus, Senin (16/11/2020).

Menurut dia, keluhan warga transmigrasi ini nantinya akan menjadi salah satu priorotasnya dalam lima tahun ke depan ketika dipercaya menjabat sebagai wakil bupati.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya konkret dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Tak hanya itu, ke depan nasib para petani pun akan menjadi perhatian khusus.

Caranya yakni memberikan bantuan berupa pupuk dan bibit murah agar dapat menekan biaya produksi.

"Jadi sangat jelas program kami lima tahun yaitu mewujudkan ketahanan pangan daerah yanh dicapai melalui peningkatan taraf hidup petani.