Breaking News:

Ketika Habib Rizieq Shihab Kritik UU Cipta Kerja: Buat UU Apa Kuitansi Warung Kopi?

Ketika Habib Rizieq Shihab Kritik UU Cipta Kerja: Buat UU Apa Kuitansi Warung Kopi?

Tribunnews/JEPRIMA
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab saat menyapa pendukung dan simpatisan saat tiba di sekitar markas FPI, Petamburan, Jakarta Pusat (10/11/2020) Saat tiba, Rizieq menyampaikan orasi di hadapan massa pendukungnya untuk melakukan revolusi akhlak. Tribunnews/Jeprima 

Ketika Habib Rizieq Shihab Kritik UU Cipta Kerja: Buat UU Apa Kuitansi Warung Kopi?

BANGKAPOS.COM -- Imam besar Front Pembela Islam ( FPI ) Habib Rizieq Shihab ( HRS ) mengkritik pemerintah soal pembuatan dan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Adapun menurut Habib Rizieq, penyusunan UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah dan DPR RI mirip pembuatan kuitansi warung kopi.

"Indonesia bikin UU namanya Omnibus Law, niatnya sih bagus katanya. Untuk permudah dan perlancar dunia usaha, untuk ringkasan lebih dari 70 UU dalam satu UU saja, katanya," ucapnya Habib Rizieq, Sabtu (14/11/2020).

"Sikap kita bagaimana? Kalau untuk kebaikan ya enggak masalah. Tapi proses UU ini lucu," sambungnya.

Sebelum menyusun UU, Habib Rizieq menyebut, seharusnya pemerintah dan DPR mengundang seluruh elemen masyarakat untuk berdialog.

Baca juga: Tak Ada yang Menduga, Menantu Habib Rizieq, Irfan Alaydrus Ternyata Keponakan Wakil Ketua MPR RI ini

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Terang-terangan Ngaku Bersimpati ke Habib Rizieq, Gerakan ini yang jadi Alasannya

Baca juga: Ini Cara Buka Isi Obrolan di Whatsapp Pasangan, Ketahuan meski Dihapus, Tak Perlu Aplikasi Tambahan

Kemudian, setelah mendapat banyak masukan, DPR bisa merapatkannya di Badan Legislasi (Baleg) untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna.

"Enggak bisa sewenang-wenang (membuat UU) karena DPR itu wakil rakyat, bukan wakil partai," ujarnya dalam acara Maulid Nabi di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pentolan FPI ini pun mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam pembuatan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Pasalnya, jumlah halaman dalam draf UU tersebut kerap berubah-ubah.

Halaman
1234
Editor: Asmadi Pandapotan Siregar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved