Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Penyaluran Dana Desa di Pulau Bangka Telah Seratus Persen, Alokasi Tahun 2020 Sebesar Rp 226 Miliar

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang telah berhasil menyelesaikan penyaluran dana desa tahun 2020 dengan baik.

Ist/Humas KPPN Pangkalpinang Puji Hartoyo
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang telah berhasil menyelesaikan penyaluran dana desa tahun 2020 dengan baik.

Dana desa tahun 2020 telah tersalur seratus persen. KPPN Pangkalpinang mendapatkan alokasi dana desa tahun 2020 sebesar Rp 226 miliar untuk 228 desa yang terbagi pada 4 kabupaten di Pulau Bangka.

"Penyaluran dana desa  tahap ketiga sebesar seratus persen ini lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal  11 Desember 2020. Pada hari Rabu (18/11/2020), KPPN Pangkalpinang telah menuntaskan penyelesaian penyaluran dana desa ke seluruh desa di Pulau Bangka," jelas Esti Dwi Arvina selaku Kepala KPPN Pangkalpinang dalam rilis kepada Bangkapos.com, Minggu (22/11/2020)

Menurutnya, tentunya keberhasilan penyaluran dana desa 2020 ke seluruh desa di Pulau Bangka lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan, akan berkontribusi terhadap keberhasilan  penyaluran dana Desa di tingkat Povinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Keberhasilan ini  berkat usaha keras serta koordinasi yang baik antara pihak desa, pemda dan KPPN Pangkalpinang  yang senantiasa harus ditingkatkan," harapnya

Dia menyebutkan, terdapat perubahan dalam penyaluran dana desa pada tahun 2020, di mana tahun ini dana desa disalurkan dari kas negara langsung ke kas desa.

Kata Esti, hal ini diharapkan dapat mempercepat dana desa tersalurkan dan dimanfaatkan oleh desa penerima.

Penyaluran dana desa dibagi dalam tiga tahap, di mana rentang waktu setiap tahapnya paling cepat  adalah dua minggu.

"Berdasarkan PMK 50/PMK.07/2020,  prioritas dana desa adalah dalam rangka penangan pandemi Covid-19 dan jaring pengaman sosial di desa berupa Bantuan Langsung Tunai  (BLT) untuk keluarga miskin atau tidak mampu sebagai keluarga penerima manfaat. Besaran yang diterima 600 ribu per bulan selama tiga bulan,  selanjutnya 300.000 setiap bulannya selama tiga bulan," jelasnya

Esti juga mengingatkan bahwa cepatnya penyaluran harus diiringi dengan akuntabilitas dan transparansi.

"Rekonsiliasi berjenjang antara desa dan pemkab yang dilanjutkan dengan rekonsiliasi pemkab dengan KPPN harus dilakukan paling lambat akhir November 2020. Semoga dana desa yang yang menjadi amanah kita bersama ini dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi serta memberikan dampak perbaikan ekonomi di desa," harap Esti.

( Bangkapos.com / Rilis / Andini Dwi Hasanah )

Penulis: Andini Dwi Hasanah
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved