Breaking News:

Penanganan Covid 19

Imbas Pandemi Covid 19 Pelaku Usaha Hotel dan Restoran di Bangka Barat Kecipratan Dana Hibah

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menggelontorkan dana hibah pariwisata sebesar Rp 3,3 triliun bagi pelaku usaha

Penulis: Antoni Ramli | Editor: khamelia
Istimewa/Hotel Santika Bangka
ILUSTRASI HOTEL--Sejumlah bantuan pemerintah dikucurkan di tengah pandemi covid-19. Selain masyarakat dan UMKM, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menggelontorkan dana hibah pariwisata sebesar Rp 3,3 triliun bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan pemerintah daerah. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sejumlah bantuan pemerintah dikucurkan di tengah pandemi covid-19. Selain masyarakat dan UMKM, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menggelontorkan dana hibah pariwisata sebesar Rp 3,3 triliun bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan pemerintah daerah.

Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, Bambang Haryo Suseno mengatakan, Kabupaten Bangka Barat mendapat kucuran dana hibah sekitar Rp600 juta. Dana tersebut diperuntukkan bagi pelaku usaha di bidang pariwisata hotel dan restoran.

"Besaran anggaran yang diperoleh Bangka Barat sekitar Rp 600 juta dengan pembagian 70 persen untuk pelaku usaha hotel dan restoran. Dan ini sedang dalam tahap permohonan penyaluran tahap I, pemberkasan sedang kita lakukan juga untuk di tandatangani Bupati," ujar Suseno, Selasa(24/11/2020).

Menurut Suseno, semua penggunaan dana hibah pariwisata ini diawasi pihak Inspektorat Kabupaten Bangka Barat.

Sementara 25 persen akan diperuntukkan sosialisasi protokol kesehatan, pengadaan alat protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer.

Nantinya alat protokol kesehatan dibagikan sejumlah destinasi tempat wisata di Kabupaten Bangka Barat. Sementara 5 persen sisanya digunakan untuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Untuk Data Pelaku usaha industri, hotel, restoran, yang boleh menerima, harus sudah membayar pajak di tahun 2019 dan memiliki izin. Sementara ini, disebutnya data yang sudah dikelola pihaknya ada sekitar 180 unit pelaku usaha yang sudah membayar pajak.

"Datanya bersumber dari wajib pajak. Kalau tidak memiliki perizinan tidak membayar pajak berarti tidak masuk ke dalam database dan datanya bukan dari dinas kami, tapi bersumber dari data perizinan dari PTSP yang membayar pajak di tahun 2019," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Anthoni Ramli)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved