Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Ingin Percepatan Pembangunan Jadi Alasan Pemprov Babel Lakukan Peminjaman Rp 245 Miliar

Kepala Bappeda Provinsi Bangka Belitung, Fery Insani, menyampaikan, terkait rencana peminjaman anggaran untuk penambahan APBD 2021.

Penulis: Riki Pratama | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Riki Pratama
Kepala Bappeda Bangka Belitung Fery Insani 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kepala Bappeda Provinsi Bangka Belitung, Fery Insani, menyampaikan, terkait rencana peminjaman anggaran untuk penambahan APBD 2021.

Diketahui peminjaman direncana dilakukan ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) perusahaan BUMN berkisar Rp 245 miliar.

Tujuan peminjaman dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan, dengan menjaga pengeluaran pemerintah dan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di tengah turunya PAD dan APBD Pemprov Bangka Belitung.

"Kalau sesuai aturan jelas ya, terkait pembiayaan diatur dalam peraturan menteri keuangan. Jadi dari segi aturan ada PP itu, sudah dijelaskan juga dari APBD terjadi penurunan, PAD turun, tetapi kita harus menjaga pertumbuhan, menjaga momentum pertumbuhan, dengan menjaga pengeluaran pemerintah," jelas Fery Insani kepada wartawan, Rabu (25/11/2020) di kantor DPRD Babel.

Fery, menambahkan, anggaran peminjaman nantinya akan digunakan untuk pembangunan jalan dan penambahan fasilitas kesehatan.

"Peminjaman kita butuh untuk percepatan,  bagaimana menjaga momentum. Untuk kegiatan satu infrastruktur, untuk kebutuhan. Kalau bangun dikit-dikit tidak ada percepatan, ada empat ruas jalan akan dilakukan pelebaran. Seperti di Simpang Katis, Desa Bikang Toboali, jalan lintas Timur dari RSUD hingga Tanjung pesona," ungkap Fery.

Dia menambahkan, selain untuk melakukan pelebaran jalan, ada pula untuk penambahan fasilitas kesehatan di rumah sakit umum daerah Provinsi Bangka Belitung.

"Kami mengajukan permohonan kalau bisa tahun ini, karena bunganya nol, mengapa tidak menunggu tiga tahun lagi, karena kita butuh percepatan. Putusanya nanti tinggal menunggu dari Kementerian Keuangan diberikan ke Babel tidak, nilainya Rp 245 miliar, nanti ada asment dan penilaian pusat," kata Fery.

Diberitakan, sebelumnya, anggota Komisi IV, Herman Suhadi, mengatakan, kurang sependapat dengan keinginan Pemprov Babel, terkait peminjaman anggaran tersebut.

"Kami kurang sependapat dengan keinginan Pemprov Babel. Walaupun dalam sistemnya dan secara regulasi peminjman itu Pemprov Babel bisa saja tidak memerlukan persetujuan dari DPRD. Tetapi kami memiliki kewenangnan untuk melakukan pengawasan, pengelolan, mengesahkan anggaran belanja daerah,"j jelas Herman.

Politisi PDI Perjuangan ini, mengingatkan, apabila peminjaman  tetap terjadi nantinya, mereka mengingatkan Pemprov Babel untuk bisa membuktikan dengan peningkatan PAD, di sektor infrastruktur Pariwisata dan pelayanan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat nelayan.

"Karena anggarannya banyak digunakan untuk sektor itu. Apabila 2021 mendapat pinjamanan, kami sangat khawatir,  nanti bayarnya dengan dana alokasi umum. Padahal dana ini cukup pun tidak, bahasa kita, tidak potong saja kurang apalagi dipotong," ungkap Herman.

Ia menambahkan, apabila nanti terlaksann, anggaran tersebut akan digunakan pada 2021 dan dua tahun berikutnya akan dibayarkan menggunakan dana alokasi umum (DAU). 

Herman, menambahkan, dalam penggunaan DAU biasanya digunakan pemerintah untuk belanja rutin pegawai, seperti gaji dan lainya.

"Dana itu untuk belanja rutin, belanja pegawai, gaji pegawai dan sebagainya, jangan sampai pegawai ASN kita di provinsi ini terganggu kinerja dengan kesejahteraan mereka. Tetapi mudah-mudahan tidak menganggu dengan adanya pemotongan DAU itu,"ujarnya. ( Bangkapos.com / /Riki Pratama )

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved