Breaking News:

Berita Sungailiat

Polemik KIP Pantai Matras, Gakkum KLHK RI Turun Langsung Pakai Perahu

Kedatangan keduanya ternyata sudah ditunggu oleh para nelayan, sejak pagi tadi. Keduanya terjun langsung menggunakan perahu nelayan

Bangkapos.com/ Ramandha
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Rasio Ridho Sani, disambut ratusan Nelayan Matras dan Pesaren di pesisir Pantai Matras 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kedatangan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Rasio Ridho Sani disambut ratusan Nelayan Matras dan Pesaren di pesisir Pantai Matras, Jumat (27/11/2020), sore. 

Kedatangan keduanya ternyata sudah ditunggu oleh para nelayan, sejak pagi tadi. Keduanya terjun langsung menggunakan perahu nelayan, melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di pesisir Pantai Matras tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi usai melakukan pemantauan langsung berujar, hal pertama yang dilihatnya adalah jarak antara aktivitas kapal isap produksi (KIP), dengan pantai yang dianggapnya terlalu dekat.

"Yang kedua, ini menghancurkan mata pencaharian para nelayan. Sehingga, dari satu kapal yang saya lihat saja sudah kelihatan perubahan air (laut) dalam begitu cepat sudah berubah menjadi keruh," jelasnya.

Di depan sejumlah nelayan ia meminta deadline kepada pihak Ditjen Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, hingga Selasa (1/12) mendatang untuk memberikan solusi.

"Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, pasti bisa bapak dirjen," tegasnya.

Dilansir Bangka Pos beberapa waktu lalu, kedatangan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi ingin turun langsung menanggapi aksi penolakan aktivitas tambang kapal isap produksi (KIP) oleh para nelayan di Pantai Matras.

Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Rasio Ridho Sani kepada sejumlah awak media, tidak menampik dalam waktu dekat akan mempelajari semua dokumen perizinan yang ada, terkait aktifitas penambangan di Laut Matras.

"Proses penerbitannya, termasuk juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak, yang dalam hal ini PT Timah. Akan kami dalami, tentu ada instrumen hukum yang akan kami bisa terapkan. Administratif, kemudian sanksi, maupun pidana maupun perdatanya," jelas Rasio.

Terkait deadline yang diberikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, Rasio menyebutkan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu kelengkapan semua dokumen. Termasuk izin pertambangan milik perusahaan terkait.

"Tetap ada prosedur yang harus kami ikuti di dalam penanganan perkara seperti ini. Banyak kasus-kasus kami tangani. Kami datang ke sini, bentuk keseriusan kami. Melakukan upaya-upaya penanganan persoalan-persoalan seperti ini," tutupnya.

(Bangka Pos/Ramandha)

Penulis: Ramandha
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved