Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Rencana Utang Rp 245 Miliar Pemprov Bangka Belitung Tanpa Bunga, Masih Tunggu Persetujuan Kemenkeu

Rencana peminjaman anggaran Rp 245 miliar Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, ke perusahaan BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Penulis: Riki Pratama | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Riki Pratama
Plt Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi. 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Rencana peminjaman anggaran Rp 245 miliar Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, ke perusahaan BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada 2021, masih menunggu persetujuan dari kementerian keuangan.

Peminjaman anggaran hingga ratusan miliar tersebut dibayarkan tanpa adanya bunga, sesuai dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Plt Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Amri Cahyadi, mengatakan peminjaman dilakukan tanpa bunga karena disubsidi oleh pemerintah masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Ini pelaksanaan program ekonomi nasional penanganan Covid-19, peminjaman ini bunganya nol persen, dapat subsidi dari pemerintah pusat. Sehingga semua ditanggung pemerintah pusat melalui pola PEN,"jelas Amri kepada Bangkapos.com, Minggu (29/11/2020).

Ia menjelaskan, program PEN merupakan kebijakan pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Tujuannya untuk percepatan pembangunan dengan mendorong kegiatan pembangunan sehingga berimbas kepada lapangan pekerjaan.

"Peruntukan usulan ini mesti mendapatkan persetujuan kementeri keuangan, walau sudah ditetapkan belum pasti disetujui, karena ini baru rancanagan, kita berharap, setelah mengetahui usulan kegiatan dapat disetujui nantinya," ungkap Amri.

Politisi PPP, ini menjelaskan peminjaman Rp 245 miliar itu dilakukan untuk kegiatan di dinas PUPR pelebaran jalan Provinsi Babel, penambahan fasilitas Rumah Sakit Umum Provinsi dan untuk dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel melakukan pembangunan dermaga.

"Pengadaan ruang radiologi, agar pasien berasal dari masyarakat Babel terkena kanker tidak harus dirujuk ke luar daerah. Kita berharap alat sudah siap gedung, kita harapkan nanti, sudah siap menjadi rujukan, sehingga tidak perlu berobat ke luar daerah. Kemudian diusulkan di OPD dinas Kelauatan dan Perikanan untuk pembangunan dermaga," terangnya.

Sementara untuk pola pembayaran, Amri mengatakan dengan pemotongan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang di tranfer dari pusat ke daerah setiap tahunya.

"Pola pembayaran sesuai aturam pemotongan dari tranfer DAU, untuk perolehan 2021 akhir dan 2022. Apabila dipotong dengan aturan tidak mengganggu belanja wajib pegawai. Sekali lagi ini masih tahap surve dan pelajari oleh Kementrian Keuangan, tidak otomatis langsung disetujui, ia melihat kemampuan daerah," kata Amri.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved