Deklarasi & Klaim Sebagai Presiden Papua Barat, Benny Wenda Malah Tak Diakui oleh Sayap Militer OPM

BANGKAPOS.COM- Deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat - yang mencakup Papua dan Papua Barat - oleh Gerakan Pembebasan, ULMWP dianggap 'tidak memiliki legimitasi' oleh kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua, TPNPB-OPM.

Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TNPPB-OPM) - sayap militer OPM yang berulang kali melakukan kontak senjata dengan militer Indonesia - tidak mengakui klaim ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua - ULMWP) Benny Wenda sebagai presiden sementara Papua Barat.

Langkah Benny Wenda dianggap justru "tidak akan menguntungkan keinginan rakyat Papua untuk merdeka secara penuh" dari Indonesia.

Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Papua Barat pada Selasa (01/12/2020), bertepatan dengan momen yang diyakini sejumlah kalangan sebagai hari kemerdekaan Papua.

Dia menegaskan pihaknya "tak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta" dan "mulai menerapkan konstitusi dan mengklaim tanah kedaulatan" Papua Barat.

Namun, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mempertanyakan dasar legimitasi ULMWP membentuk pemerintah sementara.

"Sudah saatnya negara Indonesia pergi"

ULMWP, gerakan prokemerdekaan Papua yang mengkoordinir langkah-langkah politik di luar negeri, mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat, yang bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan.

Ketua ULMWP Benny Wenda menyebut pembentukan pemerintahan sementara ini adalah "satu-satunya jalan menuju kebebasan".

"Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta. Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami," ujar Benny Wenda dalam keterangan tertulis yang diterima BBC News Indonesia.