Breaking News:

Luhut Mau Pergi Bareng Erick Thohir, Syahrul Yasin Limpo Ditunjuk sebagai Menteri KKP Ad Interim

Penunjukkan Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) ad interim dilatar belakangi satu alasan.

(Bangka Pos/Jhoni Kurniawan)
Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo saat didampingi oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman-Luhut Mau Pergi Bareng Erick Thohir, Syahrul Yasin Limpo Ditunjuk sebagai Menteri KKP Ad Interim 

BANGKAPOS.COM -  Penunjukkan Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) ad interim dilatar belakangi satu alasan.

SYL ditunjuk karena Menteri KKP Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan bersama Erick Thohir akan pergi melakukan tugas perjalanan dinas.

Seperti diketahui,  Menteri Pertanian ( Mentan) Syahrul Yasin Limpo ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (sementara) menggantikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Penunjukkan Syahrul tertuang dalam dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-918/M.Sesneg/D-3/AN.00.03/12/2020. Surat bertanggal 2 Desember 2020 itu ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertanian untuk menggantikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," tulis Pratikno dalam surat tersebut, sebagaimana dilihat Kompas.com, Rabu (2/12/2020).

Alasan penunjukkan

Dalam surat ini, tertulis pula bahwa penunjukkan Syahrul sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim berkaitan dengan surat Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor B-3863/MARVES/MARITIM/RT.01.00/XI/2020 tertanggal 22 November 2020.

Surat tersebut pada intinya memohon izin kepada Presiden bahwa Menko Luhut Pandjaitan melakukan perjalanan dinas luar negeri selama 2-10 Desember 2020 sehingga Presiden diminta menunjuk Syahrul sebagai pengganti sementara.

"Pada intinya memohon izin kepada Bapak Presiden untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri pada tanggal 2-10 Desember 2020," tulis Praktino.

Hal ini pun dibenarkan oleh Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi.

Halaman
12
Editor: Dedy Qurniawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved