Pemprov Bangka Belitung Usulkan IUP di Bawah 2 Mil Dihapus dari RZWP3K, Namun Begini Kenyataannya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas tindaklanjut kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Bangka Belitung beberapa waktu lalu, di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Agenda ini dihadiri juga oleh Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Bupati Bangka, dan Bupati Bangka Barat.

RDP ini mengenai permasalahan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan ilegal dan operasional kapal isap pasir (KIP) di Bangka Belitung.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan tidak berhadapan dengan PT Timah Tbk, terkait kegiatan kapal isap produksi (KIP) milik mitra perusahaan BUMN tersebut di perairan Matras, Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Namun, di sisi lain, dia menyebutkan nelayan di perairan tersebut memiliki hak untuk mencari nafkah di sana.

"Allah sudah memberikan mereka kehidupan di sana. Kita di sini enak bisa makan, ada honor, tetapi bagaimana dengan kehidupan nelayan di sana. Semangat kita adalah bela rakyat," ungkap Dedi Mulyadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Gubernur Babel Erzaldi Rosman, Pj Bupati Bangka Barat Syahirman, Wakil Bupati Bangka Syahbudin, pihak  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani, Kamis (3/12/2020).

Pernyataan Dedi tersebut menyambung pembahasan RDP terkait keluhan warga atas kegiatan penambangan pasir timah di Pantai Matras, pengerukan alur Sungai Air Kantung, dan bau limbah PT Bangka Asindo Agri (BAA) Kenanga.

Menurutnya, ada rakyat yang harus diperhatikan oleh negara atas masalah tersebut.

"Dari kegiatan ini, ada perubahan menuju arah kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Erzaldi soal penambangan KIP oleh PT Timah Tbk di Pantai Matras yang mendapat izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah pusat.