BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sebagai sebuah negara penganut paham demokrasi, perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia menarik untuk kita pahami.

Pasca reformasi 1998, kehidupan masyarakat mengalami berbagai perubahan yang bertumpu pada pergeseran pola kehidupan politik yang semula otoritarian menjadi lebih demokratis.

Salah satu kunci kehidupan demokratis adalah adanya pilkada baik di tingkat pusat maupun lokal. Pilkada merupakan salah satu kunci untuk memilih pemimpin, yang idealnya berorientasi pada masalah kesejahteraan masyarakat.

Peran pemuda akan menjadi catatan penting dalam keterlibatan penyelenggaraan Pilkada, momentum Pilkada menjadi ajang nyata untuk pemuda dalam menampilkan peranan mereka secara langsung.

Momen ini bisa dimanfaatkan oleh pemuda untuk bisa terlibat nyata dalam membangkitkan gairah Pilkada di tengah Pandemi Covid-19, jangan sampai Pilkada 2020 menjadi ajang untuk mencari keuntungan semata ataupun apatis.

Melihat hal tersebut, penyelenggaraan Pilkada menjadi keharusan pemuda dalam berperan aktif untuk mempertahankan kemurnian demokrasi.

Terkait penyelenggaraan pilkada di daerah, masih sebatas penyelenggaran ritual lima tahunan belaka, dalam pemilihan kepala daerah.

Hal ini dibuktikan banyaknya kekacauan yang terjadi mulai dari kesemrawutan menjelang pemilu, proses pemungutan suara yang seringkali menimbulkan polemik antara pihak-pihak yang berkompetisi, hingga masalah (money politic) yang belum juga menemukan titik terang penyelesaiaannya.

Bahkan, dalam kaitannya pemilihan umum di tingkat daerah, sistem dirubah menjadi pilkada serentak dengan tujuan untuk meminimalisir dampak-dampak negatif dari pilkada. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilihan umum di negeri ini masih penuh masalah.

Pilkada belum menyentuh pada keinginan bahwa hal tersebut wadah yang begitu penting untuk meregenerasi tampuk kepemimpinan agar tercipta kondisi negara yang kondusif.