Breaking News:

Advertorial

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Konsisten Tekan Angka Kenakalan dan Kekerasan Terhadap Anak

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Pendu

Editor: nurhayati
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Konsisten Tekan Angka Kenakalan dan Kekerasan Terhadap Anak - pangkalpinang-1412.jpg
ist
PANGKALPINANG
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Konsisten Tekan Angka Kenakalan dan Kekerasan Terhadap Anak - belitung-1412.jpg
ist
BELITUNG

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) telah melakukan kegiatan Workshop Pencegahan Kenakalan dan Kekerasan terhadap Anak tahun 2020 di 7 (tujuh) Kabupaten/kota.

Tujuan workshop ini sebagai upaya mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang guna mendorong  terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang mendukung Percepatan Provinsi Layak Anak (Provila) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan dihadiri oleh peserta berjumlah 40 orang yang terdiri dari unsur PKK, Dharma Wanita Kabupaten, Ketua dan Peng­urus PGRI kabupaten/kota, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat, Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM), Satuan Tugas Perlindungan  Perempuan dan Anak (SATGAS PPA), Forum Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (FPKDRT).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dra. Susanti, M.A.P. menjelaskan ke­giatan ini merupakan salah satu dari upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DP3ACSKB) untuk mencegah terjadinya pe­ningkatan kekerasan pada anak yang sedang marak.

“Kegiatan ini juga sebagai jawaban persoalan di era milenial sebagai perwujudan kehadiran Negara di tengah tengah problematika terkini di masyarakat. Kita hadir untuk memberikan solusi,” ungkap Susanti.
Lebih lanjut Susanti merinci tujuan kegiatan workshop untuk memberikan pemahaman tentang dampak anak pada tehnologi informasi.

“Selain itu untuk mening­katkan ketrampilan dan melatih kepekaan terhadap kasus kenakalan dan kekerasan pada anak di era teknologi dan informasi, Memberikan pemahaman kepada peserta tentang realita di era digital, Membuat komitmen dan ke­sepakatan bersama dalam upaya pencegahan kenakalan dan kekerasan terhadap anak,” tegas Susanti.

Susanti kembali me­negaskan di dalam Undang-undang Perlindung­an Anak menyebutkan bahwa kekerasan ada berbentuk fisik, psikis dan penelantaran, secara psikis seperti merendahkan, membandingkan anak, kakak dan adik.
“Tingginya angka kekerasan tidak hanya dari kasus kekerasan itu sen­diri, namun dari kesadaran orang untuk melaporkan, jadi untuk pemenuhan hak anak dapat dipergunakan sistem perlindungan anak yang dilakukan di Peme­rintah, Kabupaten dan Kota sebagai Kabupaten dan Kota Layak Anak,” ungkap Susanti. (Advertorial)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved