Breaking News:

Sri Mulyani Sebut 30 Persen Penguna Layanan Publik di Indonesia Mesti Membayar Sogokan

Sri Mulyani Sebut 30 Persen Penguna Layanan Publik di Indonesia Mesti Membayar Sogokan

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Menteri Keuangan Sri Mulyani 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan, terkait integritas maupun transparansi dan dari sisi anti korupsi, berbagai survei menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu untuk memperbaiki kinerjanya. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, aspek perbaikan tersebut juga mencakup integritas institusi-institusi di Indonesia baik publik maupun swasta.

"Survei terbaru tahun 2019 hingga Maret 2020 dari Transparansi Internasional yang mengukur global corruption barometer di Indonesia menggambarkan 30 persen para pengguna layanan publik masih harus membayar sogokan," ujarnya saat webinar 'Hari Antikorupsi Sedunia 2020' secara virtual, Kamis (10/12/2020).

Sri Mulyani menjelaskan, angka tersebut memang lebih baik dari beberapa negara yakni India dan Kamboja, tapi tetap saja bukan suatu kebanggaan karena mencerminkan level korupsi di Tanah Air.

"Walaupun 30 persen angka ini masih lebih baik dari India yang 39 persen atau Kamboja 37 persen, kita tidak boleh sama sekali merasa senang," katanya. 

Padahal, pemerintah sudah memiliki program birokrasi bersih dari korupsi. 

"Kita juga tahu persis bahwa selama beberapa tahun terakhir digiatkan untuk membangun yang disebut Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBBK)" pungkas Sri Mulyani.

Calo Anggaran

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan praktik calo anggaran di Direktorat Jenderal Perbendaharaan periode 2003 ke 2004.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, saat itu ada oknum-oknum yang bahkan memberikan uang untuk mempermudah pencairan anggaran.

Halaman
12
Editor: M Zulkodri
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved