Breaking News:

Berita Pangkalpinang

DPRD Pangkalpinang Dukung Pemkot Segera Tutup Lokalisasi, Masyarakat Tunggu Sikap Tegas Pemerintah

Fraksi PKS, Rio Setiadi mengatakan, pihaknya dari DPRD Kota Pangkalpinang sangat mendukung Wali Kota Pangkalpinang

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: nurhayati
Darwinsyah/BangkaPos
Ilustrasi pekerja seks komersial saat menjajakan diri di lokasi. 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Wakil Ketua Komisi II DPRD kota Pangkalpinang, Fraksi PKS, Rio Setiadi mengatakan, pihaknya dari DPRD Kota Pangkalpinang sangat mendukung Wali Kota Pangkalpinang untuk segera menutup sejumlah lokalisasi yang ada di Kota Pangkalpinang.

"Sangat mendukung, karena memang lokalisasi penyakit masyarakat seperti itu harus segera kita tertibkan, keinginan masyarakat kita juga untuk itu segera ditutup saja," kata Rio kepada Bangkapos.com, Kamis (17/12/2020).

Menurutnya, langkah-langkah penutupan lokalisasi harus jelas terukur dan realistis, agar masyarakat yakin bahwa yang disampaikan oleh kepala daerah adalah sebuah komitmen yang harus di laksanakan.

"Saya kira inilah yang ditunggu tunggu oleh masyarakat Pangkalpinang, yaitu ada sikap tegas dari pemerintah kota terhadap kegiatan prostitusi," sebutnya.

Dia menyebutkan, kegiatan prostitusi ini jelas melanggar dua perda sekaligus di Kota Pangkalpinang yaitu perda larangan prostitusi tahun 2018 dan perda ketertiban umum tahun 2019.

"Kami di DPRD Kota Pangkalpinang tentu sepakat dengan kebijakan ini selain memang sudah meresahkan masyarakat di kota Pangkalpinang, juga untuk menghilangkan stigma bahwa pemerintah kota melakukan pembiaran terhadap kegiatan prostitusi," ungkap Rio.

Ia mengimbau, kepada pemerintah kota agar dapat memberikan solusi kepada pihak lokalisasi yang terdampak dari penertiban tersebut dari aspek ekonomi.

"Jangan sampai kemudian justru menimbulkan masalah baru itu masalah ekonomi di masyarakat sekitar lokalisasi," ucapnya.

Suasana lokalisasi Teluk Bayur Kota Pangkalpinang
Suasana lokalisasi Teluk Bayur Kota Pangkalpinang (Bangkapos.com/Yuranda)

Menurut Rio, gerakan terpadu dari berbagai OPD tentu sangat dibutuhkan agar penyelesaian masalah penyakit masyarakat ini dapat diselesaikan secara komprehensif dan tuntas sampai ke akar permasalahannya.

"Memang ini pekerjaan yang tidak akan selesai sehari semalam, maka kami dari DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah kota dan melakukan pengawasan secara berkala apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota tersebut memang benar-benar dijalankan secara konsisten sebagaimana semangat di awalnya," tegasnya.

"Kami di komisi dua tentu karena ini merupakan bagian dari tupoksi kami Ppngawasan tempat hiburan, akan lebih intens melakukan inspeksi ke lapangan," kata Rio.

( Bangkapos.com / Andini Dwi Hasanah )

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved