Breaking News:

Tjahjo Kumolo Tegaskan PNS Dilarang Masuk PKI, HTI, dan FPI, Ini Sanksinya Jika Melanggar

Tjahjo Kumolo Tegaskan PNS Dilarang Masuk PKI, HTI, dan FPI, Ini Sanksinya Jika Melanggar

Editor: Evan Saputra
Kompas.com
Tjahjo Kumolo Tegaskan PNS Dilarang Masuk PKI, HTI, dan FPI, Ini Sanksinya Jika Melanggar. Foto Menpan RB Tjahjo Kumolo 

Tjahjo Kumolo Tegaskan PNS Dilarang Masuk PKI, HTI, dan FPI, Ini Sanksinya Jika Melanggar

BANGKAPOS.COM - Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) dilarang menjadi anggota organisasi masyarakat yang telah terlarang.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

Tjahjo menyebutkan, organisasi itu adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta organisasi masyarakat yang baru saja dilarang pemerintah adalah Front Pembela Islam (FPI). 

Baca juga: Dijebloskan ke Penjara Wanita, Napi Transgender Ini Ungkap Kebuasan Nafsu Para Wanita di Tahanan

“ASN dilantik dan diambil sumpahnya untuk setia kepada pemerintahan yang sah, Pancasila, dan UUD 1945. Sehingga apabila ASN sebagai anggota aktif organisasi yang dilarang itu dilarang secara prinsip,” tegas Menteri Tjahjo dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu (30/12/2020).

Bagi ASN yang terlibat sebagai anggota, mengikuti kegiatan, hingga sekadar menggunakan atribut dari organisasi terlarang tersebut akan dikenakan sanksi.

Hal ini dikarenakan organisasi-organisasi tersebut sudah dilarang, sudah dibekukan, dan tidak boleh membuat kegiatan apa pun. 

“Indonesia adalah negara hukum. Apa yang menjadi keputusan pemerintah harus diikuti oleh seluruh warga negara, khususnya ASN,” jelas Tjahjo.

Pernyataan Menteri Tjahjo tersebut menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyatakan FPI sebagai organisasi masyarakat terlarang.

Dasar dari pelarangan FPI sebagai organisasi masyarakat tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved