Breaking News:

Pangkalpinang Belum PSBB, Gubernur Sarankan Beri Sanksi Tegas Pada Pelanggar, Kasus Makin Banyak

Pangkalpinang Belum PSBB, Gubernur Sarankan Beri Sanksi Tegas Pada Pelanggar, Kasus Makin Banyak

Diskominfo Babel
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman menghadiri rapat koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang secara daring melalui aplikasi zoom, Senin (4/1/2021) di Ruang Tanjung Pendam kantor gubernur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Babel Erzaldi Rosman meminta diberlakukannya sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan di wilayah Kota Pangkalpinang karena telah masuk zona merah dan akan ke zona hitam.

Dalam rapat tersebut juga terdengar wacana yang disampaikan para peserta rapat untuk dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Sosial (PSBB) di Kota Pangkalpinang namun ditolak oleh gubernur. Ia lebih menyarankan untuk pemberlakukan sanksi tegas ke pelanggar prokes.

"Kalau untuk PSBB kita melihat kondisi masyakat kita, karena akan melakukan penutupan sangat berat di dunia usaha, setelah mereka ditutup. Jadi ketimbang melaksanakan PSBB lebih baik melaksanakan penertiban secara tegas masyarakat kita dan dunia usaha yang melanggar dalam pelaksanaan disiplin prokes," ujar Gubernur Babel Erzaldi Rosman.

Mantan Bupati Bangka Tengah ini meminta mulai saat ini tim Satgas Covid-19 jangan hanya memberikan sanksi sosial kepada para pelanggar prokes tetapi berikanlah sanksi tegas berupa denda hingga penutupan tempat usaha yang melanggar.

"Pangkalpinang dan daerah lainnya bisa menggunakan perda (penegakan disiplin Covid-19) tersebut, tentunya Satgas di Pangkalpinang sudah harus melaksanakan penertiban dan memberikan sanksi. Menurut saya jangan lagi sanksi sosial sekarang ini, tetapi sanksi denda dan penutupan yang memang melanggar prokes,"katanya.

Gubernur menjelaskan aturan sanksi tersebut, sudah diatur dalam Perda dan turunya peraturan gubernur untuk bisa dilaksanakan. 

"Saya sedikit memberikan masukan untuk Satgas, misalnya menertibkan kafe, di kafe tolong batasi jarak antara satu dengan lain. Saya tidak pernah melihat tanda silang, mana boleh duduk dan tidak boleh duduk, kita hanya perhatikan pintu masuk yang hanya disediakan cuci tangan, termogan, ini menjadi perhatian kita,"ujarnya

Erzaldi juga minta agar kantor-kantor di Kota Pangkalpinang menerapkan sistem Work From Home (WFH) dan sekolah-sekolah agar tidak menerapkan pembelajaran tatap muka secara langsung. 

"Ketegasan sebetulnya sudah dari awal kita harus tegas, cuma kita belum ada aturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan kebijakan.

Halaman
12
Penulis: Riki Pratama
Editor: Teddy Malaka
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved