Breaking News:

Polri

Tiga Nama Calon Jenderal Kapolri Baru, Siapa Saja Mereka dan Rekam Jejaknya, Jokowi Sudah Kantongi

Kapolri Jenderal Idham Aziz tak lama lagi akan pensiun. Nama calon penggantinya saat ini sudah di tangan Presiden Jokowi.

T R I B U N NEWS/IRWAN RISMAWAN
Kapolri Idham Aziz 

BANGKAPOS. COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham Aziz tak lama lagi akan pensiun. Nama calon penggantinya saat ini sudah di tangan Presiden Jokowi.

Nama-nama itu rencananya akan dibawa ke DPR RI.

Pergantian Kapolri tinggal menunggu waktu. Presiden Jokowi telah mengantongi nama-nama calon Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Idham Aziz.

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan bahwa pergantian Kapolri tinggal menunggu waktu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurut Moeldoko telah mengantongi nama-nama Calon Kapolri. 

"Ya itu sebenarnya karena ini sesuatu yang rutin ya, prosedurnya sudah ada tinggal nunggu waktu,

siapanya pasti sudah ada," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin, (4/1/2021).

Menurut mantan Panglima TNI tersebut nama yang dikantongi Presiden akan diserahkan ke DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Hanya saja Moeldoko enggan menyebutkan siapa nama calon Kapolri tersebut.

"Ini kan mekanismenya jelas ada, usulan berikutnya DPR akan memproses, ada di sana, proses pemilihannya,

berikutnya nanti keputusannya seperti apa,

saya pikir sampai di situ aja,

nanti nama belakangan gampang," katanya.

Moeldoko mengaku belum tahu kapan nama Calon Kapolri diserahkan Presiden ke DPR.

Hanya saja yang pasti menurutnya, Presiden telah mengantongi nama calon Kapolri tersebut.

"Ya pasti sudah (kantongi). Karena kan berkaitan dengan waktu," pungkasnya.

Sebelumnya Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan pihaknya akan menyampaikan usulan nama calon Kapolri kepada Presiden dalam waktu dekat. 

Meski Poengky tidak menjelaskan waktunya, namun demikian Poengky mengatakan saat DPR selesai reses, maka Presiden bisa dapat mengirimkan surat presiden (Surpres) terkait hal tersebut.

 "Dalam waktu dekat. Jadi nantinya saat DPR selesai reses, Presiden dapat mengirimkan surpres kepada DPR," kata Poengky saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (3/1/2021).

Poengky mengatakan saat ini Kompolnas masih menyaring calon-calon Kapolri berdasarkan kriteria pasal 11 ayat (6) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan menyandingkannya engan kriteria masukan hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan internal Polri. 

Perwakilan internal Polri tersebut diwakili alumni Akpol lintas generasi, tokoh masyarakat, serta para Purnawirawan Polri yang diwakili oleh Kapolri dan Wakapolri pada masanya.

Poengky mengatakan sejumlah aspek yang dilihat oleh pihaknya antara lain prestasi, rekam jejak serta integritas calon-calon yang ada. 

"Calon-calon yang prestasi, rekam jejak dan integritas terbaik akan kami sampaikan kepada Presiden dalam waktu dekat," kata Poengky. 

Juru Bicara Kompolnas Poengky Indarti, Minggu (20/12/2020) mengatakan, Jenderal (Pol) Idham Azis akan pensiun pada 1 Februari 2021.

Sementara, batas pensiun bagi anggota Polri adalah 58 tahun.

Poengky Indarti mengaku telah mengantongi nama calon Kapolri yang akan diusulkan ke Jokowi.

Meski begitu dia tidak menyebut nama kandidat tersebut.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 11 ayat (6) huruf B menyatakan, Kapolri yang baru sebelum dipilih dilihat dari dua aspek, yakni kepangkatan dan jenjang karier.

"Yang dimaksud dengan jenjang kepangkatan ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi di bawah Kapolri," ucap Poengky, Sabtu (19/12/2020).

Poengky menuturkan, pihaknya telah menerima masukan dari sejumlah pihak soal nama-nama calon Kapolri.

"Kami menerima masukan-masukan dari internal Polri dan eksternal Polri, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan purnawirawan Polri tentang kriteria kapolri di masa depan," ujarnya seperti dikutip Kompas.com.

Kompolnas selanjutnya akan menyaring nama-nama perwira tinggi Polri yang memiliki prestasi, integritas, dan rekam jejak yang terbaik.

Hal itu dilakukan dengan merujuk Pasal 11 ayat (6) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal ini menyebutkan bahwa calon kapolri adalah perwira tinggi yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

Setelahnya, Kompolnas akan menyerahkan lebih dari satu nama calon untuk dipilih Jokowi.

Nantinya, berdasarkan hak prerogatif presiden, beliau akan memilih, dan mengirimkan nama calon kapolri yang dipilih presiden untuk disetujui DPR.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai penunjukkan tersebut secara tidak langsung mengubah bursa calon Kapolri ke depannya.

Menurut Neta, peluang jenderal bintang dua Polri untuk masuk dalam bursa calon Kapolri telah tertutup usai penunjukkan tersebut.

"Padahal sebelumnya ada salah satu dari tiga jenderal bintang dua polri yang disebut sebut akan menjadi bintang tiga dan masuk dalam bursa calon Kapolri, yakni Irjen M Fadil (Kapolda Metro Jaya), Irjen Lufthi (Kapolda Jateng), dan Irjen Dofiri (Kapolda Jabar)," kata Neta dalam keterangannya, Rabu (23/12/2020).

Neta menuturkan pergantian Kepala BNN yang terlambat 23 hari dinilai sebagai strategi untuk mengulur waktu agar mengunci masuknya jenderal bintang dua untuk bisa ikut dalam bursa calon Kapolri.

Jika melihat berbagai argumen dari dua institusi yang dapat memberikan rekomendasi kandidat calon Kapolri kepada Presiden, ada dua angkatan yang paling memungkinkan menjadi Kapolri yaitu angkatan pendidikan akademi kepolisian 1988 dan angkatan 1989.

Saat ini setidaknya, ada 3 orang nama Komisaris Jenderal (Komjen) yang diunggulkan dari percaturan argumen.

Mereka berasal dari angkatan 1988.

Yakni, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono selaku Wakapolri dan Komjen Pol Boy Rafli Amar selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); serta Komjen Pol Agus Andrianto selaku Kabaharkam angkatan 1989.

Gatot Eddy Pramono

Sepanjang masa pandemi Covid-19, Wakapolri Gatot Eddy Pramono kerapkali muncul di publik karena ia juga ditugaskan Presiden Jokowi sebagai Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN).

Gatot Eddy Pramono hingga saat ini disebut sebagai calon kuat Kapolri pengganti Idham Aziz.

Polisi kelahiran Solok, Sumatra Barat, 28 Juni 1965 berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum menjadi Wakapolri ia menjabat Kapolda Metro Jaya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengatakan Gatot Eddy merupakan satu dari tiga nama yang paling direkomendasikan untuk menjadi Kapolri.

Sementara itu, Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta memberikan gambaran keuntungan Komjen Pol Gatot menjadi Kapolri.

Dengan masa kerja masih tiga tahun dan sudah cukup senior.

“Pengalaman Komjen Pol Gatot Eddy perlu perhitungkan, pernah jabat Kapolda Metro Jaya sehingga paham soal situasi lapangan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/12).

Boy Rafli Amar

Karir Boy Rafli Amar mirip dengan Tito Karnavian yang melejit setelah menjabat Kapolda Papua.

Hal yang sama juga, Boy juga saat ini menduduki jabatan Kepala BNPT. Perbedaannya, Boy banyak dikenal sebagai humas Polri.

Boy Rafli Amar lahir di Jakarta pada 25 Maret 1965 dari pasangan Minangkabau. Ayahnya berasal dari Solok sedangkan ibunya dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat.

Ia adalah cucu dari sastrawan Indonesia, Aman Datuk Madjoindo. Boy menikah dengan Irawati dan telah dikaruniai dua orang anak.

Staf Pengajar Universitas Tarumanagara Dr Urbanisasi memprediksi Boy Rafli sangat layak untuk menjadi Kapolri.

Selain sosok humanis, ia juga memiliki kemampuan komunikasi ke segala lini.

“Hal ini merupakan modal sekaligus Prestasi Komjen Boy Rafly ketika Menjadi Kadiv Humas Polri,” kata Urbanisasi di Jakarta, Senin (21/12/2020).

Lebih lanjut Urbanisasi mengatakan salah satu prestasi terbaik Boy Rafli sebagai perwira polisi adalah ketika bertugas di Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror.

“Kasus Terorisme yang ditangani pak Boy termasuk kasus berskala besar dan jangkauannya internasional, beliau menangani kasus bom Bali,” ujar Urbanisasi.

Dalam menangani kasus Bom Bali, Boy banyak berhadapan dengan para pelakunya seperti Amrozi, Imam Samudra, Muklas, Ali Imron, Doktor Azhari, Nurdin M Top.

Bahkan, dengan Ustaz Abu Bakar Baa’syir, ketua pesantren Ngeruki Solo yang dulu membaiat orang-orang atau pelaku-pelaku bom Bali.

“Loyalitas pengabdian, profesionalisme dan integritas Boy Rafli tak diragukan lagi. Kredibilitas, kompetensi, mental dan moral sangat baik," ungkapnya.

"Lebih penting dan utama lagi, setia pada negara dan pimpinannya. hal ini sangat penting bagi presiden Jokowi menunjuk seorang pembantunya di samping profesionalisme,” lanjutnya.

Agus Andrianto

Pria lulusan Akpol 1989 ini diketahui berpengalaman dalam bidang reserse, sebelum jadi Kabaharkam ia menjabat Kapolda Sumut menggantikan Komjen Firli Bahuri, yang menjadi Ketua KPK.

Agus dilahirkan di Blora, Jawa Tengah, 16 Februari 1967. Dia selama ini sangat gencar mengkampanyekan penggunakan produk dalam negeri di institusi kepolisian.

Ia pernah dianugerahi beberapa tanda penghormatan, di antaranya Bintang Bhayangkara Pratama, SL Pengabdian XXIV, SL Ksatria Bhayangkara, SL Operasi Kepolisian hingga France Medal.

Agus sangat terkenal ketika menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 2016, tatkala menangani kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Lantas, siapa perkiraan kandidat yang akan jadi calon Kapolri?

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Supriansa mengatakan, sejauh ini belum ada kandidat yang secara resmi dikirimkan Presiden ke DPR.

Melalui pesan Whatsapp, dia menyatakan, hasilnya baru akan bisa disimpulkan dari hasil fit and proper test oleh DPR.(*)

Editor: Teddy Malaka
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved