Breaking News:

Berita Sungailiat

Dinpanpertan Ajak Petani Sawit Ikut Program PSR, Gratis !

Berdasarkan informasi dari Dinas Pangan dan Pertanian (Dinpanpertan) Kabupaten Bangka, terdapat satu program yang dikhususkan bagi para petani sawit

bangkapos.com/Edwardi
Subhan 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Berdasarkan informasi dari Dinas Pangan dan Pertanian (Dinpanpertan) Kabupaten Bangka, terdapat satu program yang dikhususkan bagi para petani sawit di daerah, yakni program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Pertanian Dinpanpertan Kabupaten Bangka, Subhan, kepada Bangkapos.com, Selasa (12/1/2021). 

Menurutnya, program PSR merupakan program dari pemerintah pusat, tepatnya Dirjen Perkebunan RI yang bekerja sama negara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di bawah Kementerian Keuangan RI.

"Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan produksi, produktivitas kebun kelapa sawit milik rakyat. Barangkali selama ini kita lihat produktivitasnya (kebun rakyat) berada diangka 18 sampai 20 ton per hektar, per tahun. Artinya ini masih di bawah standar, kalau itu dikelola secara maksimal," jelasnya.

Sementara, kalau dibandingkan dengan hasil panen perusahaan bisa mencapai 28 hingga 30 ton, per hektar, per tahun. Melihat kondisi itu, dikatakannya, dari pantauan Dinpanpertan, untuk di Kabupaten Bangka sendiri, masih banyak kebun-kebun kelapa sawit milik rakyat yang produksinya lebih rendah.

Diketahui, rendahnya produktivitas itu, dikarenakan adanya tanaman yang rusak ataupun memang usia pohon sawit sudah terbilang tua. Untuk itu, dirinya menyarankan petani bersangkutan agar mengikuti program PSR, tersebut.

"Persyaratannya yang pertama adalah umur kebun sawit yang sudah dan harus berumur diatas 20 tahun. Kemudian, produksinya dibawah 10 ton per hektar per tahun. Mempunyai lahan maksimal 4 hektar, artinya bisa setengah hektar atau 1 hektar," ungkapnya.

Persyaratan lainnya, lahan terkait harus mempunyai surat, minimal surat desa, tempat kebun itu berada. Tanah atau kebun, harus di luar kawasan hutan produksi (HP), hutan lindung (HL) atau lahan konservasi.

Selain itu, tanah tidak dalam sengketa dan menyertakan legalitas identitas diri, yaitu KTP, kartu keluarga (KK) asli serta menyertakan nomor rekening bank yang bermitra dengan program PSR, bersangkutan.

"Nanti rekeningnya, sesuai arahan dari kita. Nanti atas arahan dari kita, rekening bank-bank yang bermitra," katanya.

Halaman
12
Penulis: Ramandha
Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved