Breaking News:

Faisal Basri Bicara Soal Mafia Timah di Bangka Belitung

Pemerintah didorong membenahi tata kelola timah nasional. Kini, oknum aparat, pejabat daerah, dan politisi diduga mendukung aktivitas penambangan dan

Editor: Teddy Malaka
istimewa
Suasana tambang timah yang didatangi Pol PP Bangka, Senin (14/10/2019). Tim Pol PP mengawasi lokasi penambangan karena adanya laporan masyarakat yang menyebut terjadi penutupan akses jalan. 

BANGKAPOS.COM -- Pemerintah didorong membenahi tata kelola timah nasional. Kini, oknum aparat, pejabat daerah, dan politisi diduga mendukung aktivitas penambangan dan ekspor timah secara masif.

Ekonom Faisal Basri mengatakan, praktik penambangan dan ekspor timah ilegal amat marak dan terang-terangan. Oknum-oknum aparat terlibat dengan menjadi pemilik tambang secara langsung ataupun tidak langsung.

”Saya melihat sendiri, mereka (oknum-oknum aparat) seperti raja di sana (Bangka Belitung). Mafia timah menyumbang ke partai-partai di daerah,” ujarnya dalam webinar ”Tata Niaga Timah Indonesia” yang diselenggarakan Forum Diskusi Ekonomi dan Politik (FDEP), Senin (11/1/2021).

Bisnis timah ilegal bisa bertahan karena pasarnya dekat dan terus menerima hasil penambangan ilegal. Meski secara resmi sudah dilarang, faktanya masih ada catatan sejumlah negara Indonesia mengekspor pasir timah dari Indonesia.

”Singapura yang tidak punya lokasi tambang bisa mengekspor balok timah? Dari mana dapat bijihnya?” katanya.

Sekretaris Jenderal Komite Cadangan Mineral Indonesia Arif Dahlius juga mengaku heran Indonesia tidak tercatat mengekspor timah ke Thailand. Padahal, timah sangat dibutuhkan di industri otomotif. Kebetulan, spesifikasi timah di Thailand mirip dengan yang ditemukan di Indonesia.

Kondisi itu, menurut Faisal, terjadi karena aturan tidak ditegakkan. Padahal, aturan soal tata niaga timah Indonesia sudah lengkap. Selain itu, timah tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah.

”Saya hampir tidak pernah melihat Menteri ESDM, Pak Luhut (Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi) membahas timah. Kalau nikel, bauksit, sering,” katanya.

Singapura yang tidak punya lokasi tambang bisa mengekspor balok timah? Dari mana dapat bijihnya?

Padahal, menurut Arif, aturan soal tata kelola timah Indonesia sangat lengkap. Dalam peraturan Kementerian ESDM dengan jelas dicantumkan kewajiban perusahaan mendapatkan pengesahan dari competent person Indonesia (CPI) untuk jumlah cadangan timah di lokasi IUP.

Tanpa pengesahan itu, rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) pemegang IUP tidak dapat disahkan oleh pemerintah. Tanpa RKAB yang disahkan pemerintah, pemegang IUP tidak bisa beraktivitas baik untuk menambang, apalagi mengekspor.

Halaman
12
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved