Breaking News:

Rancangan PP Jaminan Kehilangan Pekerjaan Hampir Final, Ini Penjelasan Menaker

Kami akan menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah (RPP) JKP pekan ini

(Dokumentasi Humas Kementerian Ketenagakerjaan)
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

BANGKAPOS.COM- Tidak lama lagi pekerja yang terkena PHK bakal mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mulai membuka rancangan peraturan pemerintah tentang program jaminan kehilangan pekerjaan.

Ini adalah aturan turunan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Seperti dilansir dari Kontan.co.id, Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (18/01/2021) mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan salah satu amanah setelah diundangkan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kepesertaan program JKP berasal dari peserta penerima upah dimana mereka harus mengikuti empat program yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).

Sementara penyelenggara program JKP adalah BPJS Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan cash benefit dan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pelatihan dan mencari kerja.

Kriteria PHK yang dimaksud agar dapat mendapat program JKP adalah karena alasan penggabungan, atau perampingan, atau efisiensi serta perubahan status kepemilikan perusahaan.

Kemudian, karena alasan kerugian, tutup, dan pailit serta melakukan kesalahan terhadap pekerja.

“Ini kriteria PHK yang akan mendapatkan JKP,” kata Ida. Ida menyebut, program JKP dikecualikan bagi PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), pensiun, meninggal dan cacat total.

Eligibilitas atau ketentuan minimal masa kepesertaan adalah 24 bulan, masa iuran 12 bulan dan membayar iuran berturut-turut selama enam bulan.

Halaman
123
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: Kompas TV
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved