Breaking News:

Eks HTI Dilarang Ikut Pilpres-Pilkada , DPR akan Revisi UU Pemilu

DPR memasukkan ketentuan baru dalam Revisi Undang-undang (RUU) Pemilu yang mengatur larangan bagi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia

Editor: nurhayati
KOMPAS/ANGGER PUTRANTO
Ribuan umat Islam yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hadir di Muktamar HTI di Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (2/6/2013). HTI mengajak seluruh umat Islam untuk kembali pada Khilafah Islamiah dan menegakkan Syariat Islam. 

RUU Pemilu bakal menjadi landasan aturan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 serta Pilkada 2022.
RUU Pemilu ini antara lain mengatur pelaksanaan Pemilu 2024, Pilkada 2022 dan Pilkada 2023.
Sehingga, syarat peserta pemilu, jika RUU ini disahkan, bakal berlaku untuk Pemilu 2024, baik pilpres maupun pileg, Pilkada 2022 dan Pilkada 2023.

Pilkada 2022 dihelat di daerah yang mana gubernur, bupati dan wali kota sudah menjabat sejak 2015. Salah satu daerah yang akan menggelar pilkada 2022 adalah Provinsi DKI Jakarta.

Selain soal syarat pemilu, RUU pemilu juga mengatur banyak hal mengenai teknis penyelenggaraan pemilu. Mulai dari presidential threshold, parliamentary threshold, sistem pemilu, hingga jadwal penyelenggaraan pilkada hingga pilpres dan pileg. (tribun network/dit/sen/dod/kcm)

PAN Tidak Setuju

KETUA Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan secara prinsip PAN menolak Revisi UU Pemilu. Karena itu semua ketentuan merujuk pada UU Pemilu yang sudah berlaku. "Saya mengatakan tadi, kita menghargai pendapat kawan-kawan. Tetapi kami tidak setuju itu, biar saja ini (UU lama) dipakai dulu. UU ini masih layak, masih bagus, masih bisa 3-4 pemilu lagi," kata Zulhas usai konferensi pers di Ruang Fraksi PAN DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2021).

Zulhas menegaskan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih bisa digunakan untuk penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Apalagi, kata dia, pemerintahan masih dipimpin oleh Presiden Jokowi.

"Oleh karena itu, dulu kita sepakat ini UU Pemilu ini bisa digunakan tiga sampai empat kali pemilu. Lah ini kan Pak Jokowi pemerintah masih sama, terus kita bertengkar ingin kita ubah lagi," tuturnya.
Zulhas juga menyebut bukan hal yang mudah membahas RUU Pemilu. Sebab ada banyak kepentingan yang harus diakomodir.

"Tentu mengakomodir berbagai kepentingan berbagai kalangan tentu tidak mudah," ujarnya.
Zulhas juga tidak setuju dengan RUU Pemilu karena negara masih berjuang menghadapi pandemi virus corona, dan kesulitan ekonomi yang diakibatkan pandemi. Sehingga pemerintah harusnya fokus menangani masalah yang ada di depan mata.

"Kadang-kadang masyarakat kita kesadarannya masih dianggap sudah agak aman. Padahal kan tiap hari kita dapat report innalillahi kan banyak sekali. Nah itu Covid, lalu ekonomi, waduh berat ini. Berat sekali ekonomi kita. Tentu kita perlu fokus," ujarnya. (tribun network/dit/sen/dod)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved