Breaking News:

Berita Belitung

Perkara Korporasi Reklamasi Ilegal di Pantai Desa Air Saga, Majelis Hakim Tolak Eksepsi PT BMMI

Majelis hakim PN Tanjungpandan menyatakan tidak menerima eksepsi pada putusan sela yang diajukan terdakwa bersama kuasa hukumnya

Penulis: Dede Suhendar | Editor: nurhayati
Posbelitung.co/Dede Suhendar
Suasana persidangan perkara korporasi reklamasi ilegal di PN Tanjungpandan, Kamis (21/1/2021). 

BANGKAPOS.COM -- Majelis hakim PN Tanjungpandan menyatakan tidak menerima eksepsi pada putusan sela yang diajukan terdakwa bersama kuasa hukumnya pada sidang perkara korporasi reklamasi ilegal PT Belitung Mandiri Mulia Indah, Kamis (28/1/2021).

Majelis hakim yang diketuai Himelda Sidabalok beranggotakan AA Niko Brama Putra dan Andhika itu menyatakan bahwa kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dakwaan tidak membawa akibat hukum berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1162K/Pid/1986.

Kemudian, materi eksepsi kedua dan ketiga juga dinyatakan tidak dapat diterima karena sudah menyangkut pembuktian pokok perkara.

"Majelis hakim juga berpendapat surat dakwaan penuntut umum sudah memenuhi syarat formil maupun materil dari surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 KUHAP," kata Juru Bicara PN Tanjungpandan, Rino Adrian Wigunadi kepada Pos Belitung, Kamis (28/1/2021).

Karena eksepsi tidak diterima, maka majelis meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. Namun karena belum siap, maka hakim menunda persidangan sampai pada Kamis (4/2/2021) pekan depan.

Sementara itu JPU Kejari Belitung M Aulia Perdana mengatakan akan menghadirkan tiga orang saksi pada persidangan pekan depan.

"Ada tiga saksi, dua orang dari PT BMMI dan satu orang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," katanya.

Sebelumnya PT BMMI yang diwakili Bestiandy Rhusianto selaku direktur didakwa melakukan reklamasi bibir pantai tanpa izin untuk perluasan kawasan hotel yang mengakibatkan kerusakan mangrove dan eksosistem sekitarnya.

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 98 ayat (1) juncto Pasal 115 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perkara tersebut dilimpahkan oleh KLKH kepada Kejari Belitung sesuai lokus kejadian reklamasi. (Posbelitung.co/Dede Suhendar)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved