Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Terkait Kedatangan Ombudsman, Kadisnaker Babel Bantah Adanya Dugaan Penundaan Pelayanan Publik

Harrie Patriadi memberikan klarifikasi terkait kedatangan Ombudsman RI Bangka Belitung ke Kantor Dinas Tenaga

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung, Harrie Patriadi 

BANGKAPOs.COM , BANGKA -- Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung, Harrie Patriadi memberikan klarifikasi terkait kedatangan Ombudsman RI Bangka Belitung ke kantornya, Jumat (29/1/2021) pagi ini.

Sebelumnya, Harrie mengaku sudah dua kali mendatangi Ombudsman RI Bangka Belitung membawa berkas yang diperlukan dan memberikan klarifikasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan.

"Bukan saya gak ke sana, memang begitu tahapannya. Mereka perlu pengolahan, detil itu. Setelah tahu, mereka menyimpulkan datang lah ke sini. Ini penutup hasil laporan klarifikasi ke pimpinan yakni saya, mereka ke sini. Jadi pengaduan memang harus ditindaklanjuti, apa yang menjadi rekomendasi mereka, kita tindaklanjuti," jelas Harrie saat dikonfirmasi bangkapos.com, Jumat (29/1/2021).

Selama 14 hari permintaan komitmen dan saran dari Ombudsman RI Babel akan segera dilengkapi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Bangka Belitung.

"Komitmennya ada 14 hari dari itu, tidak ada hal-hal khusus kok. Pelaporan publik biasa. Sudah (tahap pemeriksaan-red) mau ditindaklanjuti sejauh mana oleh kebijakan pimpinan yaitu saya mengenai adanya pelaksanaan di lapangan, komitmennya ini sudah kita sepakati tadi. Melengkapi SOP dalam pelaksanaan pelayanan publik," kata Harrie.

Harrie juga menjelasnya terkait adanya  surat  permintaan keterangan atau klarifikasi terlapor lanjutan yang dikeluarkan Ombudsman RI Bangka Belitung, Senin (25/1/2021), bahwa ada dugaan penundaan berlarut yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam proses tindaklanjut pembinaan dan pengawasan kepada PT Anugerah Sukses Mandiri, PT Alam Makmur Semesta dan CV Mitra Sukses Abadi.

"Bukan penundaan, istilahnya memberikan masa perbaikan kepada perusahaan untuk menanggapi hasil dari pembinaan kami. Asumsinya ditunda, oh gak, kita kirim surat tapi ditanggapi lama. Seolah-olah kita yang lambat, padahal kita sudah mengirimkan permintaan dokumen," jelas Harrie.

Terkait pelaporan dugaan tersebut, ia menanggapi bahwa perusahaan memiliki hak untuk memberikan kritikan dan saran.

"Gak tahu sih, ya, berhak sih semua untuk memberikan kritikan dan masukan. Kita juga ada komitmen dan konsisten dalam bertugas, itu yang di combine antara yang ngadu dan kita tanggapi. Intinya kritik dan saran dari Ombudsman RI Babel, kita tanggapi dan kita laksanakan untuk kedepannya lebih baik dalam pelayanan publik," kata Harrie.

Namun, ditegaskannya dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan, tidak ada unsur kesengajaan memperlambat pembinaan dan pengawasan perusahaan.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved