Breaking News:

Isu Kudeta Partai Demokrat

AHY Ngaku Ada yang Mau Dikudeta, Moeldoko Nggak Keberatan Dipersoalkan Hingga Respon Mahfud MD

AHY Ngaku Ada yang Mau Dikudeta, Moeldoko Nggak Keberatan Dipersoalkan Hingga Respon Mahfud MD

Editor: Teddy Malaka
Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko 

BANGKAPOS.COM -- Isu Rencana Kudeta di Demokrat yang Diakui AHY, Mahfud MD Sebut Tak Beri Restu ke Moeldoko

Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono terancam dikudeta. Pengakuan itu disampaikan oleh putra SBY saat jumpa pers pada, Senin 1 Februari 2021

AHY mengatakan adanya gerakan politik pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsuional berada di dalam di lingkar kekuasaan terdekat dengan presiden Joko Widodo," kata AHY.

Lebih lanjut gerakan ini dikatakan sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azaz praduga tak bersalah dalam permasalahan ini" katanya.

AHY sudah mengirimkan surat secara resmi kepada bapak Presiden Joko Wododo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,

"Sehubungan dengan hal itu, saya menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan partai demokrat sedara inkonstitusional tersebut sebagai pembelajaran dari kita. Karena ini bisa terjadi di partai politik lainnya," katanya.

AHY pun mengungkapkan ada lima orang yang terlibat dalam gerakan tersebut.

"Satu kader Demokrat Aktif, satu kader 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader 9 tahun diberhentikan dengan tidak hotmat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, satu mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun lalu. Sedangkan non kader partai, adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan. Sedang kami minta klarifikasinya dari Presiden Joko Widodo," kata dia.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved