Breaking News:

Advertorial

Audiensi Bersama DPRD dan PT GML, Kades Bukit Layang Sampaikan Aspirasi Warga

DPRD Kabupaten Bangka, Selasa (2/2/2021) sore, menggelar rapat kerja audiensi untuk menindaklanjuti berita acara kesepakatan bersama

Editor: nurhayati
bangkapos.com/Ramandha
Rombongan Kepala Desa dan Camat menghadiri audiensi yang digelar DPRD Bangka bersama PT GML 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- DPRD Kabupaten Bangka, Selasa (2/2/2021) sore, menggelar rapat kerja audiensi untuk menindaklanjuti berita acara kesepakatan bersama dari keberlangsungan produksi pihak perkebunan kelapa sawit PT GML dengan warga setempat, diwakili oleh para kepala desa (Kades) dan camat yang bersinggungan langsung dengan wilayah perkebunan tersebut, di ruang rapat paripurna DPRD Bangka.

Usai mengikuti audiensi, Kades Bukit Layang, Andry, yang juga menghadiri audiensi terkait mengatakan, kehadirannya kali ini merupakan permintaan langsung masyarakat dan Camat Bakam untuk mewakili aspirasi masyarakat.

Ia menuturkan, masyarakat desa sendiri sangat berharap, audiensi yang dilakukan kali ini melahirkan tindak lanjut serta solusi demi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Mengenai keberlangsungan produksi lahan sawit di lingkungan mereka.

Audiensi digelar DPRD Bangka, Selasa (02/02/2021) sore bersama PT GML dan perwakilan masyarakat desa
Audiensi digelar DPRD Bangka, Selasa (02/02/2021) sore bersama PT GML dan perwakilan masyarakat desa (bangkapos.com/Ramandha)

"Ayo sama-sama, bukan kita menyalahkan satu sama lainnya, tetapi bagaimana di masa pandemi (Covid-19) ini, kita membangun daerah ini," jelasnya.

Andry menyebutkan, tuntutan masyarakat sendiri perihal besaran CSR PT GML Rp35 ribu per hektare (He) per tahun untuk masyarakat, dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini.

Tuntutan kedua, dikatakannya, masyarakat ingin pihak PT juga dapat menyerap tenaga kerja lokal, khususnya di sekitar kawasan perkebunan secara adil.

"Kemudian plasma. Keharusan melaksanakan Permentan, di mana dengan desa maju, negara menjadi kuat. Dimana dengan adanya plasma, kita ketahui dapat meningkatkan pembangunan desa. Kita ingin desa, dapat maksimal memanfaatkan sumber pendapatan asli desanya," kata Andry.

Kades juga menyampaikan aspirasi masyarakat desa yang mempertanyakan hak guna usaha (HGU) atas tanah pihak PT GML. Andry mengaku, pihaknya sudah mengirimkan surat terkait kejelasan tersebut, terhadap pihak bersangkutan. Namun, belum mendapat balasan hingga saat ini.

Langkah pendekatan secara persuasif kepada pihak PT pun, sudah dilakukan pemerintah desa (Pemdes), akan tetapi belum mendapat balasan.

"Makanya kami sampai ke DPRD ini, berharap eksekutif dan legislatif bersama-sama, bukan saling menyalahkan, mencari titik terang. Harapan kami, sama-sama di pandemi ini, roda perekonomian di desa dapat berjalan dengan baik.

"Agar masyarakat merasa, pemerintah hadir di tengah-tengah mereka untuk menjembatani kegiatan tersebut," ucapnya.

Dikonfirmasi Bangkapos.com, usai kegiatan, pimpinan Raker audiensi, Jumadi, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bangka menuturkan, pada intinya masyarakat setempat mempermasalahkan masalah plasma dan menginginkan besaran program CSR dapat dinaikan dari kesepakatan sebelumnya.

"Juga masalah tenaga kerja. Masalah tenaga kerja ini, masyarakat merasa tidak ada koordinasi dari pihak perkebunan," terangnya.

Pihak desa berharap ada keterbukaan dan koodinasi dari PT GML tentang perekrutan tenaga kerja asli masyarakat desa. Diketahui, masyarakat menginginkan PT GML bisa mengumumkan penerimaan tenaga kerja ke masyarakat.

Hal ini sehingga, tenaga kerja setempat mendapat kesempatan untuk bekerja di perkebunan itu.

"Harapan kita pihak perusahaan dapat memenuhi permintaan masyarakat setempat itu. Karena itu warga kita, warga Kecamatan Puding Besar, Bakam dan Pemali. Dari beberapa poin tadi, kita harap dapat meningkatkan ekonomi masyarakat," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Ramandha)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved