Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Pemprov Babel akan Terapkan Fuel Card Pembelian LPG 3 Kg, Gubernur Koordinasi dengan Bank BRI

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung berencana sistem fuel card untuk pembeli LPG 3 Kilogram. Hal ini agar pendistribusian dapat dikendalikan.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman 

BANGKAPOS.COM , BANGKA --  Pemerintah Provinsi Bangka Belitung berencana sistem fuel card untuk pembeli LPG 3 Kilogram. Hal ini agar pendistribusian dapat dikendalikan dan tepat sasaran. 

Dalam penerapan sistem fuel card pembelian tabung gas melon ini, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman sudah mulai berkoordinasi dengan pihak Bank BRI.

"Saya barusan bertemu dengan BRI (pihak Bank BRI-red). Insyaallah dalam waktu dekat kita akan menggunakan kartu kendali," kata Erzaldi, Kamis (4/2/2021).

Saat ini, pemerintah Provinsi Bangka Belitung sedang dalam tahap pendataan atau sasaran yang berhak menggunakan gas LPG 3 Kilogram ini.

"Sekarang kita sudah melakukan pendataan, akan bekerjasama dengan BRI. Maka BRI akam menyiapkan kartu, orang yang akan membeli gas subsidi 3 Kilogram, harus menggunakan kartu kendali," ungkap Erzaldi.

Orang nomor satu di Bangka Belitung ini menegaskan bahwa sasaran yang berhak untuk membeli gas LPG 3 Kilogram ini adalah masyarakat kategori kurang mampu.

"Pasti warga miskin (sasaran pembeli gas elpiji 3 Kilogram-red)," kata Erzaldi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah sebelumnya membahas masalah pendistribusian gas LPG 3 Kilogram ke daerah.

"Tapi kalau misalnya menyangkut kuota yakinlah pemerintah pasti konsisten untuk memenuhi kuota itu. Tapi kalau sudah kendala alam, mungkin itulah yang menyebabkan penundaan itu," ungkap Erzaldi.

Ia meminta agar pihak kabupaten atau kota melakukan pemutakhiran data penerima gas LPG 3 kilogram untuk penerima manfaat yang sesuai sasaran.

"Pertama itu, rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan dengan kapasitas tertentu (kapal penangkapan ikan berukuran beaar 5 GT, 13 HP) dan petani dengan luasan lahan tertentu (luas kurang dari 0,5 Ha dan untuk transmigrasi paling luas 2 Ha)," kata Abdul Fatah.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved