Breaking News:

Penerapan Kartu Kendali LPG 3 Kg, Ombudsman Babel Minta Harus Ada Tata Kelola Pengaduan yang Jelas

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang menyusun penerbitan payung hukum pelaksanaan program LPG card

Ist/Ombudsman RI Babel
Saat diskusi bersama Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung serta Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Rapat Fuel Terminal Pertamina TBBM Pangkalbalam, Pangkalpinang, Kamis (11/2/2021). 

Penerapan Kartu Kendali LPG 3 Kg, Ombudsman Babel Minta Harus Ada Tata Kelola Pengaduan yang Jelas

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang menyusun penerbitan payung hukum berupa Surat Edaran Gubernur sebagai dasar pelaksanaan program LPG Card.

Direncanakan sampai dengan akhir Februari 2021 akan dilakukan pemutakhiran data penerima berdasarkan basis data Dinas Sosial yang akan dilakukan crosscheck atau paring dengan data kelurahan/desa.

Pada Bulan Maret 2021 direncanakan akan dilakukan input data konsumen dengan ketentuan 1 Kartu Keluarga atau 1 UMKM memperoleh 1 LPG Card, penerbitan kartu kendali yang direncanakan menampilkan nama konsumen, NIK Kartu keluarga atau usaha, serta nomor kartu itu sendiri.

Selanjutnya direncanakan akan dilaksanakan Grand Launching Wajib Penggunaan kartu kendali (LPG Card) untuk transaksi LPG 3 Kg di Pangkalan/sub agen, serta penandatanganan MoU bersama pihak-pihak terkait.

Pelaksanaan pengendalian LPG 3 Kg ini akan dilakukan dengan mekanisme Cashless pada pangkalan, serta report logbook pada Pangkalan yang selama ini dikerjakan secara manual, kedepan rencananya akan dilakukan by system sehingga akan lebih termonitor serta terlihat jelas apabila terdapat ketidaksesuaian kuota pada Pangkalan.

Hal ini diungkapkan oleh Branch Sales Manager PT Pertamina Bangka, Satrio Wibowo Wicaksono dalam presentasi saat kegiatan diskusi bersama Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung serta Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Rapat Fuel Terminal Pertamina TBBM Pangkalbalam, Pangkalpinang, Kamis (11/2/2021).

“Saat ini masih proses penyusunan payung hukum oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rencananya kita akan Grand Launching pada minggu ketiga Maret 2021. Kemudian pelaksanaannya cashless Pak, dan report logbook Pangkalan akan dilakukan by system sehingga akan lebih termonitor. Selanjutnya kami mengharapkan masukan-masukan dari Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung,” jelas Wicaksono dalam rilis.

Menanggapi hal ini, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy menuturkan pertama, perlu dipahami bersama posisi Ombudsman dalam hal ini adalah pengawas eksternal sebagai lembaga negara Independen dan bukan bagian tim.

Kedua, rencana pengendalian LPG 3 Kg dengan sistem kartu kendali/LPG Card ini akan lebih baik apabila didukung dengan sistem pengawasan dan sistem pengelolaan pengaduan internal yang baik pula.

Halaman
12
Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: M Ismunadi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved