Breaking News:

Oknum Pamen TNI Dipenjara Gegara ''Sunat' Anggaran Makan Pelatihan Bintara Sampai Rp 517,8 Juta

Pengadilan memvonis Letkol EH bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan

SHUTTERSTOCK
Ilustrasi Palu hakim 

BANGKAPOS.COM- Seorang oknum Perwira TNI berpangkat Letnan Kolonel harus menjalani hukuman penjara akibat memotong atau menyunat anggaran makan pelatihan bintara TNI antara tahun 2016 sampai 2017.

Perwira menangah (Pamen) TNI tersebut berinisial Letkol EH.

Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Balikpapan sudah memvonis hukuman 6 bulan penjara terhadap Letkol EH.

Pengadilan memvonis Letkol EH bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan.

Vonis hukuman terhadap Letkol EH berdasarkan pada pasal 126 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Vonis hukuman dijatuhkan hakim dalam sidang putusan pada 29 Januari 2021 dan putusannya sudah dapat didownload di website Mahkamah Agung.

Letkol EH merupakan komandan salah satu komando pendidikan TNI di Pulau Kalimantan.

Total anggaran makan dan kalori pelatihan bintara yang dipotong atas perintah Letkol EH adalah sebesar Rp207,6 juta.

Berikutnya adapula sisa bersih dari anggaran pelatihan 11 perusahaan swasta yang dikelola Letkol EH sebesar Rp310,2 juta.

Sehingga total anggaran yang diselewengkan Letkol EH adalah sekitar sebesar Rp517,8 juta.

Dalam surat putusan hakim itu terlihat bagaimana penyimpangan penggunaan anggaran tersebut terjadi.

Anggaran yang dikutip Letkol EH adalah anggaran makan dan kalori para anggota TNI yang mengikuti pendidikan di komando pendidikan di mana dirinya menjabat komandan.

Komando pendidikan tempat Letkol EH menjabat adalah tempat pendidikan yang bisa menyelenggaran pendidikan untuk peserta TNI maupun dari pihak swasta.

Peserta TNI mendapatkan dukungan dana dari anggaran negara, sedangkan pihak swasta diharuskan menyetor sesuai ketentuan yang sah dan legal.

Sesuai yang tertulis dalam surat putusan, penyelewengan dana tersebut dimulai pada kuartal akhir tahun 2016 di mana Letkol EH mulai menjabat.

Dalam bagian menimbang hakim, Letkol EH diyakini hakim memberi perintah kepada beberapa anak buahnya agar melakukan pemotongan anggaran makan dan kalori dan mentransfer hasil pemotongan itu kepada dirinya dan orang lain.

Anggaran makan dipotong sebesar Rp5 ribu sehingga harusnya Rp41 ribu per siswa jadi hanya Rp36 ribu yang digunakan.

Sedangkan anggaran kalori dipotong Rp2 ribu sehingga harusnya Rp10 ribu jadi hanya Rp8 ribu.

Pada tahun 2016, total anggaran hasil dari pemotongan sesuai perintah Letkol EH adalah sebesar Rp32,6 juta.

Sebesar Rp3,4 juta lalu diperintahkan oleh EH agar dimasukkan ke kas komandi sebesar Rp3,4 juta.

Sedangkan sisanya Rp14,8 juta diberikan kepada EH dan Rp14,8 juta lainnya diberikan ke seorang lainnya.

Pemotongann anggaran makan dan kalori rupanya berlanjut di tahun 2017.

Antara bulan Januari - September 2017 terhitung ada 14 pendidikan prajurit TNI di tempat EH.

Total uang makan dan uang kalori hasil pemotongan sesuai perintah EH adalah sebesar Rp175 juta.

Uang itu lalu dibagi dua. sebesar Rp122 juta ditransfer secara betahap kepada EH antara Desember 2016 sampai pertengahan 2017.

Sedangkan Rp87,5 juta ditransfer ke rekening seorang yang lain dengan cara bertahap.

Sepanjang 2016 - 2017 itu pula komando pendidikan di mana EH menjadi komandan melaksanakan 11 pelatihan untuk 11 perusahaan swasta.

Anggaran itu diambil dari uang dari pihak swasta.

Total anggaran yang diberikan pihak swasta adalah Rp1,9 milliar.

Dalam putusan hakim, angka ini disebut lebih besar Rp208,7 juta dari yang seharusnya.

Dari total Rp1,9 miliar, ternyata masih ada sisa Rp742,4 juta.

Terkait angka ini, seorang anak buah EH bersaksi bahwa ia diminta EH mentransfer dana Rp133,2 juta ke seseorang antara Juni sampai Oktober 2017.

Berikutnya ia juga menyatakan mentrasnfer dana ke rekening Letkol EH dan rekannya dengan total Rp177,5 juta.

Sehingga total dana yang ditransfer adalah senilai Rp310,2 juta.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menimbang bahwa EH memiliki prestasi dan sudah mendapat beberapa penghargaan sebagai anggota TNI.

Berikutnya oditur militer juga memberikan dakwaan alternatif sehingga hakim hanya perlu membuktikan salah satu unsur.

Unsur yang dibuktikan hakim kemudian terkait dengan penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, hakim juga menimbang bahwa terdakwa salah menafsirkan petunjuk dari atasannya sehingga pengelolaan dana anggaran menjadi tidak sesuai peruntukannya.

Hakim juga menilai bhwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kekuasaan pada hakikatnya untuk mendapatkan penilaian positif di mata pimpinan dengan melaksanakan kegiatan yang tidak didukung mata anggaran (MA) tetapi dimanfaatkan oleh Terdakwa mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi.

Atas berbagai pertimbangan, hakim akhirnya menjatuhkan vonis enam bulan penjara dan menyatakan EH bersalah atas pidana penyalahgunaan kekuasaan.

Terkait putusan ini, Warta Kota sudah mencoba mengklarifikasi ke Kadispenad Brigadir Jenderal TNI Nefra Firdaus Lubis melalui pesan whatsapp,

Namun, belum ada jawaban dari Kadispenad Brigjen Nefra Firdaus Lubis. (*)

Artikel ini telah tayang di wartakota dengan judul "Sunat' Anggaran Makan Pelatihan Bintara TNI dan Swasta Sampai Rp517,8 Juta, Perwira TNI Dipenjara"

Editor: Iwan Satriawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved