Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Pemprov Bangka Belitung Usulkan Pelabuhan Tanjung Ular Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Industri

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan ke gubernur mendukung terkait rencana pembangunan tiga pelabuhan di Babel

Bangkapos.com/Riki Pratama
Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan ke gubernur mendukung terkait rencana pembangunan tiga pelabuhan di Babel, satu di antaranya Pelabuhan Tanjung Ular, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung.

Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah, telah melakukan rapat koordinasi terkait percepatan kawasan Tanjung Ular, Kabupaten Bangka Barat untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri, Senin (8/2/2021) lalu.

"Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Ular berbeda dengan KEK Pariwisata di Sungailiat, karena di Tanjung Ular itu KEK Industri fungsinya untuk memacu perekonomian di Babel. Sama dengan Sadai nanti dikembangkan bersama dengan Tanjung Ular, tidak ada masalah dalam satu provinsi ada dua kawasan tidak ada masalah, boleh," kata Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah, kepada Bangkapos.com, Minggu (14/2/2021).

Abdul Fatah mengatakan, mereka juga memfokuskan terkait mobilisasi dengan pembukaan jalan dilakukan mulai dari kawasan Tanjung Ular hingga Desa Air Limau sejauh 13,8 kilometer. Jalan tersebut akan melewati hutan dengan tiga status, yakni kawasan Hutan Lindung, kawasan Hak Pengguna Lain dan Hutan Produksi.

"Karena untuk membangun jalan melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) kerjasama pemerintah dengan TNI, ini kita lakukan untuk memulai nanti dari satu titik untuk segera menyelesaikan aktivitas pembangunan jalannya," katanya.

Dia menegaskan, bahwa KEK yang ada di Pulau Bangka, baik KEK industri dan pariwisata sama-sama pentingnya untuk kemajuan perekonomian di Provinsi Bangka Belitung nantinya.

"Dua duanya sama penting, kalau industri ini tidak rumit masalahnya cuman karena bagaimana keberadaan tanah, akses darat ada Area Penggunaan Lain di tengah hutan Produksi, bisa mintakan izin ke Kementrian untuk akses jalan, itu tidak rumut kan. Harapan kita KEK Industri ini tentunya untuk ekonomi Babel akan meningkat," ujarnya.

Dia, mengatakan dari hasil rapat koordinasi tersebut ditemukan beberapa permasalahan di antaranya, pembayaran ganti rugi pada tanah yang bersertifikat belum kunjung usai. Karena adanya perkebunan sawit pada kawasan HP yang akan terkena pembangunan jalan, serta dokumen yang belum lengkap untuk diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI .

"Saya intruksikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi untuk segera berkoordinasi dengan Pemkab Bangka Barat terkait dokumen yang harus disiapkan untuk di bawa ke Kementriaan LHK," tegasnya.

(Bangkapos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved