Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Geliat Tambak Udang Ternyata Belum Memiliki Dampak Kontribusi ke Pemprov Bangka Belitung  

Budidaya udang vaname menjadi tren di Provinsi Bangka Belitung (Babel). Saat ini sebanyak 70 tambak udang terdata di Babel, berdasarkan data Dinas Lin

bangkapos.com
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Provinsi Bangka Belitung, Eko Kurniawan.(Bangkapos.com/Riki Pratama) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Budidaya udang vaname menjadi tren di Provinsi Bangka Belitung (Babel). Saat ini sebanyak 70 tambak udang terdata di Babel, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Provinsi Bangka Belitung, Eko Kurniawan, mengatakan, belum ada kontribusi yang didapat pemerintah terkait banyaknya usaha tambak udang di Babel saat ini.

"Kalau sejauh ini terkait perizinan tambak udang ini secara kontribusi tidak ada, tapi mungkin wilayah darat yang ada di kabupaten mungkin dari pajak PBB di kabupaten/kota, kalau provinsi tidak ada,"jelas Eko kepada Bangkapos.com, Senin (15/2/2021).

Dia mengatakan kemungkinan, pendapatan yang dihasilkan hanya dari retribusi uji sampel air dan udara dilakukan oleh pihak pengusaha tambak udang.

"Misal kami melakukan uji sampel limbah ke laboratorium, kita uji, mereka bayar retribusi hanya itu pendapatanya.

Tetapi, namanya bukan pendapatan juga, karena bukan hanya untuk tambah udang tetapi semua usaha apabila ingin diuji, dari air dan udara dilakukan di laboratorium harus bayar retribusi,"lanjutnya.

Ia mengatakan saat ini juga banyak izin tambak udang yang terhambat, pada pelaksanan izin darat di kabupaten/kota.

"Terkadang mengalami hambatan, karena ada izin ruang darat, keterangan ruang darat oleh kabupaten kota, proses cukup panjang, setelah itu apabila memanfaat air laut rekomendasi ruang laut. Kemudian mengusul izin lokasi perairan ke DKP setelah semua lengkap baru izin lingkungan dari DLH," jelas Eko.

Ia menjelaskan sesuai dengan aturan semua izin yang disampaikan, setiap usaha tambak udang bukan, harus melengkapi izin sebelum memulai usahanya.

"Terkadang temuan di lapangan seperti itu, belum selesai izin di kabupaten, namanya perusahaan ingin langsung buat tambak, kalau melihat aturan memang tidak boleh," ujarnya.

Eko mengatakan setiap usaha tambak yang memiliki izin lingkungan, masuk dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Babel dan saat ini banyak ditemui pelanggaran seperti belum lengkapnya izin.

"Hampir adalah pelanggaran, tetapi kalau pelanggaran bila ia punya izin lingkungan enak mengurusnya, tetapi dia belum punya izin apapun. Apalagi izin darat tidak ada, karena izin itu pertama yang dikeluarkan pemerintah daerah atau yang punya wilayah di kabupaten/kota. Jangan semua langsung ke provinsi kita tidak sanggup,"kata Eko.

 Ia memastikan, DLH sering bersurat ke asosiasi tambak udang, terkait usaha tambak yang belum mengerus secara lengkap izin tambak udang, agar diminta melengkapinya sebelum melakukan usaha.

"Karena untuk asas manfaat secara ekonomi terkelola dengan baik sistem baik, mulai dari hilir ke hulu di produksi di Babel akan nambah dan ekspor dari sini juga, bukan hanya nambak tidak di eskpor dari Babel tapi daerah lain," katanya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Fery Laskari
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved