Fraksi Gerindra DPRD Bangka Janji Sampaikan Keluhan Nelayan Matras ke Presiden RI

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka, M Taufik Koryanto mendatangi dan menemui para nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Pesisir Matras (KNTPM).

Kedatangannya untuk menyerap atau menjaring aspirasi dan keluhan para nelayan terhadap operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan laut kawasan itu, Selasa (16/02/2021).

Kedatangan M Taufik Koryanto disambut Ketua KNTPM Yaman, Cecep, Iwan dan para anggota lainnya di pondok nelayan Pantai Matras.

M Taufik Koryanto mengatakan kedatangannya ke sini dalam posisi netral, bukan mendukung kelompok yang pro KIP ataupun mendukung kelompok yang kontra KIP.

"Selaku anggota DPRD Kabupaten Bangka jangan sampai ada anggapan masyarakat dimana anggota dewan tidak ada yang peduli dengan masyarakat di pesisir Matras ini, apa yang menjadi keinginan masyarakat silahkan disampaikan sesuai aturannya, kalau ada hal positif yang bisa kita lakukan untuk menolong masyarakat maka akan kita lakukan," kata M Taufik Koryanto.

Menurut Taufik , saat ini  ingin mendengarkan dari kelompok yang kontra lebih dahulu, sedangkan kelompok yang pro kita semua sudah mengetahuinya.

"Dulu kelompok yang kontra ini pertama kali menemui saya dan 4 rekan anggota dewan lainnya, ada 23 LSM saat itu awalnya mereka menolak atau kontra KIP tiba-tiba sekitar 1 bulan lebih kemudian bisa berubah menjadi menerima atau pro KIP lagi, jumlah LSM juga sama dan orang-orangnya juga sama lah, jadi saya tidak perlu lagi mendengarkan mereka," tegas M Taufik Koryanto.

Ketua KNTPM, Yaman mengatakan, persoalan nelayan dengan operasi KIP ini sudah disampaikan mereka melalui surat yang dikirimkan kepada Presiden RI, Jokowi namun hingga saat ini belum mendapatkan respon apapun.

"Segala upaya dan usaha sudah kita lakukan sampai mengirimkan surat ke presiden namun tetap saja KIP terus beroperasi di perairan laut kawasan Matras dan sekitarnya," kata Yaman.

Sementara Cecep, nelayan Matras mengungkapkan dengan adanya operasi KIP ini telah menimbulkan dampak limbah yang mengganggu daerah operasi penangkapan nelayan.