Breaking News:

Berita Bangka Barat

Ketua KPU Bangka Barat Tanggapi Polemik RUU Pemilu dan Pilkada Serentak, Siap Ikuti Aturan Pusat

Revisi Undang-undang (RUU) pemilu dan pilkada baru-baru ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat dan elite partai politik.

Bangkapos.com/Ramandha
Ketua KPU Bangka Barat, Pardi 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Revisi Undang-undang (RUU) pemilu dan pilkada baru-baru ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat dan elite partai politik. Termasuk juga terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.  

Menanggapi revisi RUU tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat (Babar), Pardi mengatakan RUU pilkada merupakan domain pemerintah pusat. Namun, pada prinsipnya, pihaknya menyatakan akan tetap mengikuti segala keputusan pusat.

"Intinya, kita siap saja, mau (tahun) 2022 atau 2024. Harusnya, kalaupun memang harus dipaksakan 2024 dengan sistem 2 pemilihan, harus ada 2 irisan (jeda). Misalnya tahapan pileg/pilpres beririsan dengan pilkada. Ada masa jedah, walaupun dalam 1 tahun," jelas Pardi saat dikonfirmasi Bangkapos.com, Selasa (16/2/2021).

Dia menyebutkan, pada faktanya yang sudah terjadi di mana digunakan lima surat suara di pemilu sebelumnya, diakui Pardi sudah membuat energi terkuras.

Karena dengan sistem pemilu yang masih menggunakan metode surat suara, dengan begitu banyak calon seperti di pileg, dinilainya akan berjalan tidak mudah.

"Walaupun tetap ada irisannya. Ini nanti tahapan Pileg belum selesai, sudah lanjut lagi ke tahapan Pilkada. Tentunya ini nanti ada tahapan yang belum selesai dan menambah dan menguras banyak energi," kata Pardi.

Untuk itu, dirinya berharap kedepan diperlukan penataan terhadap sistem pemilu tersebut. 

Namun pihaknya tetap siap melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu, walaupun pemilu serentak jadi dilaksanakan.

"Silahkan sistem pemilu mau diserentakan atau mau seperti apa, cuma harus ada revisinya. Misal tentang pengaturan-pengaturan, seperti mekanisme penghitungan suara yang kalau bisa tidak dilaksanakan dalam 1 hari sekaligus," terangnya.

Lebih lanjut, Pardi berpendapat, meskipun penyelenggaraan pemilu berpedoman terhadap undang-undang, tetapi juga harus berkaca terhadap kemampuan pihak penyelenggara kegiatan terkait.

"Yang pertama, harus dipikirkan kemampuan KPPS kita. Kita juga harap maklum kompetensi KPPS. Memang perlu dipikirkan, penyelenggara ini juga manusia, kemampuan mereka juga terbatas. Belum juga bisa dipastikan rekruitmen KPPS dan lainnya, apakah juga bisa terkendala dengan pemilu serentak ini," kata Pardi.

(Bangkapos.com/Ramandha)

Penulis: Ramandha
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved