Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Rp 321 Miliar Dana Bagi Hasil Pajak Diberikan Pemprov Bangka Belitung ke Kabupaten/Kota

Badan Keuangam Daerah (Bakuda) Provinsi Bangka Belitung, menyampaikan total bagi hasil pajak yang disalurkan dari pemerintah provinsi ke kabupaten

Bangkapos.com/Riki Pratama
Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Bangka Belitung, Fery Afriyanto 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Badan Keuangam Daerah (Bakuda) Provinsi Bangka Belitung, menyampaikan total bagi hasil pajak yang disalurkan dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota di 2020 berjumlah Rp 321. 781. 826. 636, 46.

Kepala Bakuda Provinsi Bangka Belitung, Fery Afriyanto, mengatakan, dana tersebut merupakan total diberikan ke setiap kabupaten/kota, yang berasal dari pajak PKB, pajak rokok, pajak BBM dan lainya.

"Itu merupakan bagi hasil pajak untuk kabupaten/kota, artinya ada pembagian untuk di kabupaten/kota. Diberikan tiap habis triwulan, disalurkanya, berdasarkan realisasi masing-masing kabupaten,"jelas Fery Afriyanto kepada Bangkapos.com, Selasa (16/2/2021) di tempat kerjanya.

Fery, menambahkan, pendapatan dibagikan ke kabupaten sesuai pendapatan masing wilayah, apabila semakin besar pendapatan pajak maka akan semakin besar pula pembagian pajak ke tiap kabupaten/kota.

"Apabila semakin besar di masing kabupaten kota maka akan semkin besar  pula bagi hasil pajak di kabupaten/kota. Karena pajak ini kita sama sama  melaksanakan sosilisasi agar semua masyarakat taat pajak," ujarnya.

Kemudian, Fery juga menjelaskan terkait, upaya peningkatkan pajak, mereka telah melaksanakan pemutihan pajak untuk kendaraan bermotor yang dimulai pada awal November 2020 dan berakhir di 30 Januari 2021 kemarin.

Fery menjelaskan dari pemutihan tersebut, pajak kendaraan bermotor (PKB) di Babel telah melebihi target dari Rp 212 miliar dengan realisasi Rp 226 miliar atau 106,73 persen.

"Pemutihan yang telah kita laksanakan telah berakhir pemutihan hasilnya, telah digabungkan dengan pendapatan pajak  PKB. Artinya kebijakan ini telah cukup membantu masyarakat dalam kondisi ekonomi saat ini yang banyak menurun sehingga banyak masy kesulitan bayar tepat waktu,"katanya.

Menurutnya, kebijakan pemutihan tersebut dilakukan agar masyarakat yang selama ini terlamba membayar pajak, diringankan karena tidak dibebankan dengan denda pajak.

"Untuk selanjutnya apakah akan ada lagi pemutihan belum tahu, karena kita melihat perkembangan di masyarakat terkait pemutihan ini,"terangnya 

Selain itu, dengan dampak pandemi Covid-19 saat ini, Bakuda Babel juga berusaha bersama OPD lainya mencari potensi pajak dan retribusi lainya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

"Artinya belum ada pendapatan, seperti dari tambak udang, untuk saat ini baru kita di retribusi dari usaha uji sampel air dan uji udara, kemudian kalau ditarik dari pajak air bumi, itu hanya untuk air tawar, kalau air laut belum ada ketentuan pajak, karena kebanyakan tambak itu air laut,"katanya.

Dia menegaskan, terkait retribusi dan pendapatan pajak Pemprov Babel berusaha untuk terus meningkatkan pendapatan dalam upaya membantu pembangunan.

"Memang seharusnya tinggi, karena melihat kondisi di 2020 banyak menurun karena terpengaruh oleh pandemi Covid-19, pendapatan daerah menurun, padahal sebelum pandemi masih tinggi,"terangnya (Bangkapos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved