Breaking News:

Advertorial

Vaksinasi: Bisa Dipidana Atau Harus Dipidana?

Perlu dipahami bahwasannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah

Penulis: Iklan Bangkapos | Editor: khamelia
IAIN SAS Bangka Belitung
Reski Anwar, S.H., M.H. (Dosen Hukum Pidana IAIN SAS Bangka Belitung) 

Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Kemudian dalam konteks Undang-undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kerantinaan Kesehatan berlakulah pasal 93 Juncto. Pasal 9 juncto. Pasal 15.

Melihat undang-undang tentunya harus secara menyeluruh, menolak vaksin tentunya bisa dipidana tetapi belum tentu akan dipidana. ini adalah kontes yangg berbeda. Mengapa demikian?, karena memang bunyi normatifnya ada seperti itu. Tetapi apakah hal itu harus diterapkan!, nanti dulu”.

Perlu dipahami bahwasannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular – dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kerantinaan Kesehatan itu merupakan undang-undang Administrasi, maksudnya adalah undang-undang adminstrasi yang diberi sanksi pidana.

Karena itu sering dikatakan dalam teori sering dikatakan sebagai Hukum pidana khusus eksternal atau hukum pidana administrasi. Karena bersifat hukum pidana administrasi maka didalam konteks kebijakan pemerintah untuk mewajibkan vaksin bagi warga negaranya maka sudah sepatutnya sanksi pidana itu tidak akan diterapkan melainkan akan melihat sanksi administrasi. Oleh karena itu Pengejawantahannya dari masing-masing daerah berbeda-beda dengan melalui PERDA, PERGUB, PERWAKOT/PERBUB sendiri disetiap kebijakannya. 
Kewajiban vaksinasi sebagai regulasi pemerintah lebih mengutamakan pendekatannya secara persuasif

yang harus ada sosialisasi dan edukasinya terlebih dahulu seperti pentingnya vaksin, apa yang terjadi jika tidak mau divaksin?, selanjutnya bagaimana perlindungan terhadap yang lain akibat tidak mau divaksin. Sebab jika mau melaksanakan hak sendiri, maka ada kewajiban asasi juga untuk bisa menghormati hak orang lain. (*)

Penulis : Reski Anwar, S.H., M.H.
Dosen Hukum Pidana IAIN SAS Bangka Belitung

Tags
vaksinasi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved