Breaking News:

Advertorial

Vaksinasi: Bisa Dipidana Atau Harus Dipidana?

Perlu dipahami bahwasannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah

Penulis: Iklan Bangkapos | Editor: khamelia
IAIN SAS Bangka Belitung
Reski Anwar, S.H., M.H. (Dosen Hukum Pidana IAIN SAS Bangka Belitung) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pendirian Negara kesatuan Republik Indonesia hakikatnya dirancang dan diriumuskan untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa dikecualikan. Artinya sebagai negara Indonesia tentunya untuk memperoleh kesejahteraan.

Tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata tetapi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal.

Pasal-pasal tentang kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan amandemennya lebih banyak, jika dibandingkan dengan konstitusi negara lain yang bertujuan kesejahteraan seperti Norwegia, Jepang, Amerika, dan Malaysia yang memiliki indeks pembangunan manusia relatif tinggi.

Terlepas dari semua itu sebenarnya tidak boleh bersinggungan dengan Fungsi negara tentunya sejalan dengan UUD yang berbunyi melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. 

Saat ini semua negara sedang mengalami kesulitan didalam penanganan wabah penyakit. Semua negara terkena dampak yang sangat serius dalam pemulihan kondisi kesehatan warga negaranya. Perlu diingat bahwasannya Kesehatan itu merupakan bagain dari HAM, kalau berbicara dalam konteks HAM bearti harus ada perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM.

Wabah penyakit Covid-19 semakin hari semakin marak peredarannya. Mulai dari itu pemerintah sudah mencanangkan adanya vaksinasi bagi warga negara sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara.

Polemik mengenai vaksinasi menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pembahasan mengenai vaksinasi banyak dibahas diberbagai macam forum ilmiah melalui webinar nasional. Polemik mulai berkecamuk saat adanya wacana penolakan vaksin bahkan mulai masuk ranah pidana.

Dimulai dari vaksin itu apakah suatu hak atau kewajiban. Hal itu tentunya bisa berpegang pada 3 undang-undang, pertama pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kedua Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, ketiga Undang-undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kerantinaan Kesehatan.

Pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 5 merupakan Hak, yang berbunyi:
Pasal 5
Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Kedua jika merujuk pada Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular pasal 14 yang berbunyi:
Pasal 14:

Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Kemudian dalam konteks Undang-undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kerantinaan Kesehatan berlakulah pasal 93 Juncto. Pasal 9 juncto. Pasal 15.

Melihat undang-undang tentunya harus secara menyeluruh, menolak vaksin tentunya bisa dipidana tetapi belum tentu akan dipidana. ini adalah kontes yangg berbeda. Mengapa demikian?, karena memang bunyi normatifnya ada seperti itu. Tetapi apakah hal itu harus diterapkan!, nanti dulu”.

Perlu dipahami bahwasannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular – dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kerantinaan Kesehatan itu merupakan undang-undang Administrasi, maksudnya adalah undang-undang adminstrasi yang diberi sanksi pidana.

Karena itu sering dikatakan dalam teori sering dikatakan sebagai Hukum pidana khusus eksternal atau hukum pidana administrasi. Karena bersifat hukum pidana administrasi maka didalam konteks kebijakan pemerintah untuk mewajibkan vaksin bagi warga negaranya maka sudah sepatutnya sanksi pidana itu tidak akan diterapkan melainkan akan melihat sanksi administrasi. Oleh karena itu Pengejawantahannya dari masing-masing daerah berbeda-beda dengan melalui PERDA, PERGUB, PERWAKOT/PERBUB sendiri disetiap kebijakannya. 
Kewajiban vaksinasi sebagai regulasi pemerintah lebih mengutamakan pendekatannya secara persuasif

yang harus ada sosialisasi dan edukasinya terlebih dahulu seperti pentingnya vaksin, apa yang terjadi jika tidak mau divaksin?, selanjutnya bagaimana perlindungan terhadap yang lain akibat tidak mau divaksin. Sebab jika mau melaksanakan hak sendiri, maka ada kewajiban asasi juga untuk bisa menghormati hak orang lain. (*)

Penulis : Reski Anwar, S.H., M.H.
Dosen Hukum Pidana IAIN SAS Bangka Belitung

Tags
vaksinasi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved