Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Faktor Ekonomi dan Orang Ketiga Jadi Alasan Perceraian, Begini Penjelasannya  

Humas Pengadilan Agama (PA) Pangkalpinang, Hermanto menyatakan alasan mayoritas terjadinya perceraian yakni karena faktor ekonomi dan orang ketiga,

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: Fery Laskari
Faktor Ekonomi dan Orang Ketiga Jadi Alasan Perceraian, Begini Penjelasannya  
istimewa
Humas PA Pangkalpinang, Hermanto. (Ist)

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Humas Pengadilan Agama (PA) Pangkalpinang, Hermanto menyatakan alasan mayoritas terjadinya perceraian yakni karena faktor ekonomi dan orang ketiga, Rabu (17/2/2021).

"Malah ketika pandemi ini yang datang karena ekonomi yang di PHK lah, gak bisa kerja lah dan masalah ini meningkat pokoknya ekonomi dan orang ketiga. Tapi kita juga melihat alasan perceraian itu bukan hanya karena satu alasan saja, kadang dia itu kumulasi dari berbagai masalah," ujar Hermanto.

Namun walaupun akibat pandemi Covid-19 membuat faktor ekonomi meningkat, angka jumlah perkara sejak pandemi justru turun dibandingkan 2019 sebelum adanya pandemi Covid-19.

Untuk jumlah perkara pada 2020 sebanyak 630 perkara, sedangkan 2019 perkara yang diterima Pengadilan Agama  Pangkalpinang sebanyak 662 perkara.

"Perceraian di 2020 tidak jauh berbeda dibandingkan dengan 2019, secara umum tidak jauh berbeda. Walaupun masa pandemi gak terlalu jauh, berkurang iya tapi gak terlalu jauh juga," jelasnya.

Sementara itu peningkatan justru terjadi, pada permohonan dispensasi menikah dibawah umur. Sebelumnya melalui UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan telah menaikan usia minimal kawin pada perempuan, dari 16 tahun menjadi 19 tahun sama dengan minimal umur bagi laki-laki yakni 19 tahun

"Dispensasi nikah itu adalah orang yang mau menikah, tapi usia umur dibawah batas boleh menikah. Saat ini 19 tahun baik laki-laki dan perempuan, jadi kalau dulu perempuan bisa 16 tapi sekarang gak bisa lagi,"  katanya.

Selain itu untuk di 2020 terdapat 15 permohonan dispensasi permohonan menikah dengan tiga perkara yang ditolak, sedangkan pada 2019 hanya menerima sembilan dan yang diputus perkaranya ada delapan perkara.

"Bagi yang mau menikah kalau mereka daftar ke KUA pasti di tolak, karena mereka menikah dibawah umur. Jadi dia harus minta dispensasi menikah karena dibawah umur, kami memeriksa sangat ketat dan tidak semua perkara yang diajukan itu diterima. Kadang kalau sudah hamil, nah itu kan sudah dari pada lahir tidak ada status bapaknya kan kasian. Tapi kalau untuk normal, itu sulit kami kabulkan," katanya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved