Kadindik Pangkalpinang Berharap 1500 Tenaga Pendidik Divaksinasi

BANGKAPSOS.COM , BANGKA -- Pemerintah akan melansakanan vaksinasi Covid-19 tahap kedua. Mengenai penerima vaksin covid-19 tahap dua ini, pemerintah mendahulukan tenaga pelayanan publik.

Rencananya, vaksin jenis sinovac yang diproduksi PT Bio Farma itu akan digunakan untuk para petugas pelayanan publik yakni TNI, Polri, dan guru.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadindidik) Pangkalpinang, Eddy Supriadi, Rabu (17/2/2021) menyebutkan, ada 1.500 tanaga pendidik atau guru di Pangkalpinang yang akan diusulkan untuk mendapatkan vaksin tahap kedua tersebut.

Eddy berharap, semua usulan guru yang diajukan tersebut agar semuanya dapat menerima vaksinasi.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan bagi para tenaga pendidik di  Pangkalpinang, mengingat wacana kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka yang ingin segera dilaksankan.

"Informasi guru yang akan mendapatkan itu kita sudah mengusulkan, dan kita beraharapnya semua guru dapat mendapatkan vaksinasi itu, agar semuanya aman dan terlindungi sehingga wacana KBM yang ingin kita laksankan dapat berjalan dengan baik kalau guru-guru kita sudah divaksin semaunya," kata Eddy kepada Bangkapos.com, siang ini.

Vaksinasi kata Eddy, sangat diperlukan bagi tenaga pendidikan setelah program untuk tenaga kesehatan rampung. Hal ini agar proses pembelajaran bisa berjalan lancar dan tidak terjadi kasus Covid-19 di lingkungan sekolah.

"Pengajuan vaksin ke Dinas Kesehatan pun disesuaikan dengan jumlah guru dan staf pengajar yang ada di Pangkalpinang," kata Eddy.

Terkait apakah para pelajar juga akan divaksin atau tidak, menurut Eddy kalau itu memungkinkan silahkan saja lakukan, namun tentu harus melihat batasan usia pelajar itu.

"Kan ada batasan-batasan usia, kalau memang memungkinkan silahkan saja. Intinya kita menyambut baik ini untuk kebaikan kkta bersama lebih aman dan lebih baik," ujar Eddy.

Dia berharap, tenaga pengajar memang betul-betul mendapatkan seluruhnya vakdinasi, baik yang negeri maupun swasta, yang ASN dan PHL.

"Kita ingin semuanya dapat, tidak ada pandang bulu, baik itu ASN atau PHL, baik yang negeri maupun yang swasta semunya kita harapkan dapat dilakukan vaksinasi," katanya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)